Home / Daerah

Senin, 14 April 2025 - 15:10 WIB

Antrean Warga di Disdukcapil Pandeglang Masih Ramai, Ini Kata Pemkab

Antrean warga di Disdukcapil Kabupaten Pandeglang pada Jumat, 11 April 2025 | Dok. Guntur-BNC

Antrean warga di Disdukcapil Kabupaten Pandeglang pada Jumat, 11 April 2025 | Dok. Guntur-BNC

BagusNews.Co – Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang Yunce Dewi mengungkapkan, dibatasinya jumlah masyarakat yang akan mengurus administrasi kependudukannya. Lantaran efesiensi dan keterbatasan jam kerja.

“Kalau untuk pendaftaran KTP, maaf sekali kita juga efisiensi, bukan hanya di Kemendagri, kita juga kena efisiesni dan kita menyiasatinya dengan ribbon.” ungkap Yunce Dewi ditulis pada Senin, 14 April 2025.

Yunce menjelaskan bahwa ribbon adalah alat untuk mencetak KTP dan satu ribbon bisa dipakai membuat 450 keping KTP.

Baca Juga :  Disdukcapil Pandeglang Buka Pendaftaran Online Guna Urai Antrean Pelayanan

Lebih lanjut, Yunce mengungkapkan keterbatasan anggaran dari pusat yang tandinya Rp1 miliar sekarang hanya Rp400 juta. Membuat Disdukcapil kewalahan mencari strategi agar cukup untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Pandeglang.

“Saya juga sebagai sekertaris melihat di DPA Anggaran kita biasanya kita mendapatkan anggaran Rp1M, tahun kemaren dikurangi jadi Rp700 Juta dan tahun ini jadi Rp400 Juta, jadi hanya kebeli 90 ribbon,” katanya

Baca Juga :  Aktivasi IKD di Kota Serang Masih Jauh Dari Target

“Jadi hitung saja, saya juga sedang menghitung apakah cukup sampai ke Desember, makanya kita kasih kuota 100 perhari untuk cetak KTP, jadi 100 orang pertama yang datang pertama yang dapat, jadi kalau lebih dari itu,  mohon maaf harus datang esok hari lagi,” tuturnya.(Red/Guntur).

Share :

Baca Juga

Daerah

Kades Di Kabupaten Serang Tewas Usai Disuntik Seorang Mantri

Daerah

Besok Tujuh Anggota KPU Banten Periode 2023-2028 Dilantik di Jakarta

Daerah

Al Muktabar Saksikan Serah Terima Pelaksanaan Tugas Wali Kota Tangsel

Daerah

Banten Meraih Penghargaan Provinsi Layak Anak Dari Kementerian PPPA

Daerah

Jelang Tahun Ajaran Baru, DPRD Usulkan Sejarah Banten Jadi Mata Pelajaran Wajib di SMA/SMK

Daerah

UMK Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2023 Telah Ditetapkan, Ini Penjelasan Disnakertrans Banten

Daerah

Hadapi Musim Penghujan, BPBD Banten Ajak Masyarakat Siaga Bencana

Daerah

DRPD Kota Serang Usulkan Raperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak