BagusNews.Co – Pemberitaan terkait rencana unjukrasa pegawai honorer se- Banten pada 7 Agustus 2023, diwarnai isu negatif terkait adanya dugaan intimidasi dari Pemprov Banten kepada para pegawai honorer di Lingkungan Pemprov Banten.
Dugaan intimidasi tersebut viral di media sosial, media online dan media cetak di Banten, buntut dari terbitnya Surat Penjabat Sekretaris Daerah No. 800/2622-BKD/2023 tertanggal 2 Agustus 2023 lalu.
Menyikapi pemberitaan yang dilansir oleh beberapa portal online dan media cetak terkait pegawai honorer/Non ASN Pemprov Banten yang merasa diintimidasi terkait dengan terbitnya Surat Pj Sekretaris Daerah No. 800/2622-BKD/2023 untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPR RI dan Kantor Kemenpan RB pada Senin 7 Agustus 2023.
Pemprov Banten melalui Dinas Kominikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) memberikan klarifikasi sebagai berikut:
1. Pemprov Banten menjunjung tinggi hak untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi melalui aksi unjukrasa, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku
2. Bahwa diterbitkannya surat Pj. Sekda Banten tersebut di atas adalah sebagai salah satu bentuk evaluasi kedisiplinan dan kinerja non-ASN Pemprov Banten, yang dilakukan secara berkala juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunanaan APBD yang selama ini digunakan untuk membayar honor non- ASN Pemerintah Provinsi Banten
3. Surat Pj Sekda Banten sebagai mitigasi dan upaya antisipasi atas potensi pemanfaatan situasi oleh kelompok kepentingan tertentu, mengingat saat ini adalah tahun politik dan beredarnya pemberitaan bahwa tanggal 10 Agustus 2023 akan ada demonstrasi besar dari berbagai elemen masyarakat, yang dikhawatirkan berdampak negatif bagi perjuangan pegawai Non ASN
4. Pemprov Banten tetap mencermati dan memperjuangkan aspirasi non ASN, melalui upaya-upaya kordinatif dan sinergis dalam koridor dan mekanisme pemerintahan, guna menemukan solusi terbaik untuk kemaslahatan bersama.
“Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipahami bersama,” tutur Sekretaris Diskominfo Banten Karna Wijaya dalam rilis Diskominfo yang diterima BagusNews.Co, Sabtu, 5 Agustus 2023.
Sebelumnya, Sekretaris Presidium Forum Honorer se-Provinsi Banten Achmad Herwandi, menyikapi adanya surat edaran Pj Sekda Banten nomor 800/2622- BKD/2023 awal Agustus lalu tentang pembinaan dan pendisiplinan tenaga non ASN di lingkungan Pemprov Banten.
“Aksi demonstrasi pegawai honorer se- Banten tetap akan dilaksanakan 7 Agustus ke Jakarta, meskipun para pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten mendapatkan dugaan intimidasi,” kata Herwandi beberapa hari lalu.
Herwandi memastikan, ribuan pegawai honorer dari delapan kabupaten/kota dan Pemprov Banten tetap solid untuk memperjuangkan hak-haknya ke Jakarta, agar diangkat menjadi ASN.
“Aksi kami akan tetap berjalan, dan pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten akan tetap bergabung dengan honorer lainnya dari kabupaten/kota,” tegasnya.
Herwandi mengaku semua persiapan aksi sudah siap 100 persen, pihaknya mengimbau kepada para massa aksi yang ikut terlibat, agar terus menjaga stabilitas keamanan dan kesehatan.
“Kami dari Presidium Forum Honorer se-Provinsi Banten yang merupakan gabungan dari Forum Honorer Provinsi Banten, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. menyerukan kepada seluruh tenaga Non ASN yang ada di wilayah Provinsi Banten untuk terlibat aksi massa pada tanggal 7 Agustus 2023. Serta mengimbau bagi yang akan mengikuti aksi agar tetap menjaga stabilitas keamanan, tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan senantiasa mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam mengeluarkan pendapat,” pungkasnya. (Red/Dede)
