Home / Daerah

Jumat, 12 Agustus 2022 - 19:27 WIB

Tiga Catatan Untuk Al Muktabar Selama Tiga Bulan Menjabat Sebagai Pj Gubernur Banten

BagusNews.Co – Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada menilai setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi catatan selama tiga bulan Al Muktabar menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten, diantanya terkait reformasi birokrasi yang belum terarah.

“Reformasi birokrasi yang dimaksud bukan berarti merampingkan SOTK, reformasi birokrasi adalah melakukan evaluasi terhadap para pejabat yang kinerjanya buruk. Kalau merampingkan itu akan membuat lebih gaduh, jadi itu bukan solusi,” ucap Uday Suhada kepada awak media, Jumat (12/8/2022).

“Terdapat reformasi birokrasi yang sederhana, tapi dampaknya besar, yakni memberikan reward kepada ASN yang 2-3 tahun lagi akan pensiun, tentunya dengan catatan yang memilik track record yang baik,” sambungnya.

Baca Juga :  Lepas Banten Fun Walk 2023,  Al Muktabar Singgung Kebahagian Dalam Menjaga Stabilitas Daerah

Selanjutnya, ia juga melihat koordinasi antar OPD dilingkungan Pemprov Banten pun belum terbangun dengan baik.

“Seharusnya dia melakukan komunikasi, ada orang yang di percaya yang dapat diajak bertukar pikiran terkait kebijakan apa saja yang ingin di ambil,” katanya.

Setidaknya, hal itu dapat dijadikan sebagai jembat bagi Pj Gubernur dengan pihak lainnya.

“Jangan one man show, karena dia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas daerah hingga penyelenggaraan Pemilu 2024,” katanya.

Selain itu, Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) itu juga menyoroti pada sektor pendidikan, yakni mengenai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang masih meninggalkan beberapa permasalahan.

Baca Juga :  Kampanyekan Cinta Lingkungan, Gardu Ganjar Muda Bersih-Bersih Sampah di CFD Kota Serang

“Soal pendidikan yang PPDB yang dikembalikan ke sekolah itu kan masih meninggalkan permasalahan, terlebih isu jual beli kursi semakin menggila,” imbuhnya.

Menurutnya, seharusnya Al Muktabar saat ini berpatokan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) masa transisi, dan lebih fokus terhadap tiga hal dasar yang dibutuhkan masyarakat.

“Mestinya dia dapat fokus terhadap tiga hal pokok yang dibutuhkan masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat kecil dan peningkatan pelayanan pendidikan. Maka hal itu harus dapat tercermin dari kebijakan anggarannya,” tandasnya.(de)

Share :

Baca Juga

Daerah

PMI Kabupaten Serang Serahkan Aset ke Pemkot Serang, Dukung Percepatan Pembangunan

Daerah

Fokus Penataan TPA Cipeucang, DPRD Tangsel Perketat Pengawasan Pengelolaan Sampah di Masa Darurat

Daerah

Tiga Bulan Kota Serang Dilanda Kekeringan, Syafrudin Salat Istisqa Berjamaah

Daerah

Pemprov Banten Siapkan Sarana Prasarana Dukung Geopark Nasional Ujug Kulon

Daerah

Pemprov Banten Optimistis Angka Stunting Tahun 2023 Kembali Turun

Daerah

Pemprov Banten Klaim Sektor Pertanian Aman dan Terkendali dari Deflasi

Daerah

Safari Ramadan 2026: Pilar Ajak Masyarakat Dukung Semua Program Pemkot Tangsel

Daerah

Pengembangan Tahura, Tahun Ini DLHK Banten Bangun Akses Jalan dan Kawasan Pasanggrahan