BagusNews.Co – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang untuk melakukan pinjaman atau utang demi pembiayaan pembangunan dapatkan kritikan dari DPRD Kabupaten Pandeglang.
Kritikan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Golkar Habibi Arafat, dirinya mengatakan hal tersebut seharusnya melakukan pembahasan lebih dalam sebelum mengambil keputusan.
“Kaitannya dengan rencana peminjaman saya kira, ini kan perlu dikaji ulang ya, maslahat dan mudaratnya, kalaupun memang secara anggaran kita butuh suntikan dana,” ungkap Habibi dalam kepada BagusNews.Co saat usai sidang paripurna di kantor DPRD Kabupaten Pandeglang pada Kamis, 10 April 2025.
Lebih lanjut, Habibi menjelaskan, walaupun tidak ada larangan bagi Pemkab untuk meminjam uang, hal tersebut seharusnya dijadikan sebagai pilihan terakhir.
Habibi mendorong Pemkab agar lebih mengutamakan upaya dan langkah kerja sama dengan Pemprov Banten serta pemerintah pusat untuk mendapatkan dana tambahan.
“Jadi intinya Pemkab itu berupaya dulu ke provinsi dan pusat untuk menutupi kebutuhan untuk penuntasan pembangunan di Kabupaten Pandeglang,” lanjutnya.
Habibi juga menekankan pentingnya keseriusan Bupati dan Wakil Bupati dalam merumuskan strategi untuk menggali potensi dana yang dapat diterima, serta mencari dukungan dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.
“Saya kira harus dikaji dulu, ya kalau dalam aturan dibolehkan saja, tapi itu bukan solusi bagi saya, Bupati dan Wakil Bupati baru harus kerja dulu, harus berpikir keras, untuk mencari, itu tadi lobi-lobi ke pusat, saya kira di pusat juga banyak anggaran,” pungkasnya.(Red/Guntur)
