BagusNews.Co – Wakil Gubernur Banten A Dimyatai Natakusumah mengatakan perencanaan dan penganggaran menjadi hal yang utama menjadi dasar sebuah kegiatan dan program dapat berjalan dengan baik, tentunya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan harus mampu diiringi bersama-sama.
Demikian hal itu disampaikan Dimyati Natakusumah saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa 29 April 2025.
“BPKAD sebagai garda terdepan dalam pengelolaan keuangan dan aset, maka ini harus betul-betul di tangani oleh orang-orang yang punya integritas, punya kemampuan dan pelaporannya harus berbasis aktual,” ungkap Dimyati.
Selanjutnya, Dimyati juga menegaskan setiap kegiatan dan program pemerintah daerah harus menekankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Dalam penganggaran, saya sampaikam berkali-kali jangan sampai ada kongkalikong. Penganggaran itu harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, jadi sekecil apapun itu ada output, outcome dan lain sebagainya,” katanya.
Selain itu, Dimyati juga berharap kepada pemerintah kabupaten/kota untuk dapat melakukan penatausahaan aset, sehingga mampu mengetahui aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan.
“Kita bisa mendata aset-aset yang dapat dioptimalkan, ini juga bisa menjadi potensi bagi daerah,” imbuhnya.
Sementara, Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti menyampaikan rakor pengelolaan keuangan dan aset daerah ini bermaksud dan bertujuan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keuangan daerah, serta sinkroniasi atau penyelarasan terhadap dinamika perkembangan kebijakan.
“Pembinaan ini termasuk fasilitasi reviu dan salah satu di BPKAD melakukan reviu pertriwulan, jadi minimal 3 kali dalam satu tahun,” ujarnya.
“Dalam rakor triwulan pertama ini kita melakukan monitoring dan evaluasi, diantaranya apakah kabupaten/kota ini telah menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil evaluasi APBD Tahun 2025 berjalan ini,” sambungnya.
Selanjutnya, Rina menyampaikan berdasarkan Laporan Realisasi Anggran (LRA) pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten hingga 31 maret 2025, rata-rata pendapatan daerah telah mencapai 19,33 persen.
“Sedangkan realisasi belanja daerah rata-rata mencapai 14,43 persen, kita menargetkan pendapatan pada triwulan ini sebesar 20 persen,” pungkasnya.(Red/Dede)
