BagusNews.Co – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Pinan, menyampaikan apresiasi atas pelantikan 132 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Ia menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kinerja birokrasi.
Meski demikian, Pinan menegaskan DPRD Provinsi Banten mendorong kepada Pemerintah Provinsi Banten agar segera mempercepat pengisian jabatan yang masih kosong, terutama yang selama ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Pelantikan ini kami apresiasi, namun masih terdapat sejumlah jabatan yang belum terisi secara definitif. Kami mendorong agar proses pengisian jabatan tersebut dapat segera dipercepat,” ungkap Pinan pada Selasa, 31 Maret 2026.
Dikatakannya, keberadaan jabatan yang belum terisi secara definitif berpotensi memengaruhi efektivitas kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, percepatan pengisian jabatan dinilai penting guna memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
“Jabatan yang kosong atau masih diisi Plt tentu memiliki keterbatasan dalam pengambilan kebijakan. Ini perlu menjadi perhatian agar tidak menghambat jalannya program-program pemerintah,” katanya.
Politisi Demokrat itu juga menekankan keberlangsungan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama. Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat di tengah proses penataan birokrasi.
“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Justru dengan pengisian jabatan yang cepat dan tepat, kami berharap kinerja pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat,” imbuhnya.
Selain itu, DPRD melalui Komisi I akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penataan dan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar proses ini berjalan sesuai aturan dan kebutuhan organisasi, sehingga berdampak positif terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik,” pungkasnya.(Red/Dede)
