BagusNews.Co- Wacana terkait dengan siswa yang dianggap bermasalah, akan dimasukkan ke barak untuk dilakukan pembinaan di Banten menuai sorotan.
Salah satunya adalah dari akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), dan pengamat Youth Culture Firman Hadiansyah.
Menurut Firman, wacana tersebut tidak tepat karena tidak semestinya Banten mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh daerah lain. Hal ini, baginya, masih ada mekanisme pembinaan lain yang perlu mengedepankan pendekatan pendidikan, psikologis, dan perlindungan anak.
“Militer dengan sipil itu adalah dua entitas yang berbeda, jadi jika ada siswa yang bermasalah kemudian ditangani oleh militer walaupun tidak memakai cara militer dan seterusnya itu tetap tidak relevan. Sekolah sebagai institusi pun memiliki sistemnya sendiri,” kata Firman kepada wartawan di UPA Perpustakaan Untirta, Sindangsari, Kabupaten Serang, Jumat (2/10/2026).
Dosen yang akrab disapa Firman Venayaksa ini menjelaskan, sistem yang dimiliki oleh sekolah bisa diandalkan dalam menyelesaikan masalah siswa, diantaranya meliputi wali kelas, bimbingan konseling dan pemahaman soal yang benar dan salah.
Kemudian, posisi remaja berada di antara peralihan bukan kategori anak-anak dan juga belum masuk masa dewasa.
“Makanya ada institusi sekolah yang berkewajiban mendampingi itu, kemudian ketika mereka ada masalah dan tiba-tiba ditangani oleh militer dalam menyelesaikannya, menurut saya tidak relevan. Kedua, sekarang ini militer itu tugasnya banyak sekali mulai dari urus pertanian, koperasi desa dan yang paling penting menjaga keamanan negara. Kemudian tiba-tiba mereka harus mengurusi anak-anak sipil, kasihan jadinya. Saya kira beban mereka sudah cukup tinggi, jadi sebaiknya militer mengurusi urusan-urusan militer saja,” bebernya.
Firman juga memberikan pandangan bahwa di dunia pendidikan terutama dalam dunia pedagogi, ada karakter dan sistem yang harus muncul dan itu butuh kualifikasi.
“Militer tidak punya kualifikasi untuk mendidik. Sehingga ketika kemudian militer masuk ke ranah pendidikan ada banyak hal yang saya kira militer pun tidak siap untuk mendampingi siswa yang bermasalah,” katanya.
Firman menyarankan bahwa semua pihak perlu percaya dengan institusi pendidikan, karena dalam pendidikan, seorang guru itu tidak bisa tiba-tiba mengajar.
Seorang guru punya kualifikasi sebagai seorang sarjana, PPG, prajabatan dan terus belajar terkait dengan kurikulum kontekstual untuk karakter siswa.
“Jadi, dinas Pendidikan dalam hal ini harus percaya 100 persen, bahwa guru-guru itu bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di institusi sekolah. Kalau misalnya sudah ada kepercayaan atau trust kepada guru-gurunya saya kira itu dengan sendirinya problematika yang ada bisa diurai,” tuturnya.
Firman melanjutkan, peran bimbingan dan konseling itu harus dioptimalkan di sekolah-sekolah. Di Untirta, misalnya, itu ada Jurusan Bimbingan dan Konseling (BK). Ada Unit Penunjang Akademik Bimbingan Konseling.
Jadi ketika ada kekurangan mahasiswa dari sisi akademik dan hal lain yang non akademik, BK itu menjadi ruang untuk menyelesaikan masalah yang ada.
“Ada diagnosa terlebih dahulu. Kalau memang belum ada, sistem harus dibangun oleh Dinas Pendidikan bukan dengan membebankan masalah ke institusi lain dengan karakter yang berbeda. Apa betul, apakah kemudian masalah dan perubahan karakter siswa itu bisa selesai dalam dua hari? Saya kira tentu tidak,” pungkasnya. (Red/Dede)
