BagusNews.Co – Pertama kali di Indonesia, lima Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Lembaga Keuangan Desa (LKD) di Kabupaten Serang siap diaudit pengelolaan keuangannya.
Audit pengelolaan keuangan tersebut dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PTT) Republik Indonesia melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Tri Bowo Yulianti.
Kelima BUMDesma di Kabupaten Serang merupakan yang pertama kali di Indonesia yang siap untuk diaudit secara independen oleh KAP.
Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Kemendes PTT Ivanocich Agusta mengatakan, proses audit BUMDesma merupakan yang pertama di Indonesia, yang akan disusul oleh BUMDes yang ada di Provinsi Jawa Timur (Jatim).
“Ini baru pertama di Indonesia dimulai dari Kabupaten Serang, 5 BUMDesma menyisihkan keuntungannya untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik,” kata Ivanocich Agusta usai membuka Kickoff Meeting Audit BUMDesma LKD Kabupaten Serang Tahun 2024 di Aula KH. Syam’un Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang pada Jumat, 8 Maret 2024.
Menurut Ivan, memang sudah menjadi betul-betul modern jika laporan keuangan BUMDesma sudah siap diaudit pihak akuntan. Artinya, BUMDesma tersebut bisa dipercaya baik oleh perbankan, pihak lain misalnya kerja sama dengan pihak swasta.
“Setelah hasil audit keluar, tugas dari Kemendes PTT menyiapkan semua kebijakan dan memperluas peluang terutama BUMDes yang sudah diaudit ini,” ungkapnya.
Ivan menjelaskan, BUMDesma di Kabupaten Serang menjadi daerah yang pertama diaudit dari seluruh daerah di Indonesia lantaran pada dasarnya 5 BUMDesma tersebut sudah siap diaudit.
Meski wilayah selanjutnya ada di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim), tetapi berbeda dengan di Provinsi Banten di mana 5 BUMDesma berada di satu daerah, yakni Kabupaten Serang.
“Bedanya di sini praaudit sudah dilakukan juga, maka ini juga menjadi pilot project. Di samping hasil laporan, Kemendes hendak menyusun satu kebijakan menuju audit oleh akuntan publik dengan kasus atau hasil dari audit di Kabupaten Serang supaya bisa dipakai seluruh Indonesia,” terangnya.
Terlebih, dari pihak pendamping sudah berkali-kali berkoordinasi, bahkan pada Januari 2024 lalu Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Bojonegara.
“Di mana salah satunya meninjau hasil atau keberhasilan BUMDesma. Ini suatu kebanggaan,” tandas Ivan.
Sementara Staf Ahli Bupati Serang Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Sugi Hardono mengatakan, dari 26 BUMDesma di Kabupaten Serang, lima di antaranya yang sudah siap diaudit oleh KAP tersebar di 5 kecamatan meliputi BUMDesma UPK Ciruas LKD, BUMDesma UPK Ciomas LKD, BUMDesma UPK Padarincang LKD, BUMDesma UPK Bojonegara LKD, BUMDesma UPK Mancak LKD.
“Harapannya, kelima BUMDesma dapat mengelola manajemen akuntansi keuangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga menjadi maju, bermanfaat, berkembang untuk pertumbuhan ekonomi di desa. Selain berkembang, juga bisa menyejahterakan masyarakat di desa,” ujarnya.
Kepala DPMD Kabupaten Serang Haryadi mengaku, akan terus berupaya untuk memacu 21 BUMDesma siap untuk diaudit mengikuti jejak lima BUMDesma yang tela mulai dilakukan audit secara independen. Untuk mengukur pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel di BUMDesma, harus adanya hasil audit.
“Dengan adanya audit dari kantor akuntan publik, mereka akan percyaa diri sudah sesuai dengan regulasi dan ketentuan. Di sisi lain setelah diaudit akan dijadikan perbaikan oleh BUMDesma,” ujarnya. (Red/Dwi)
