BagusNews.Co – Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada menuding ada upaya kompromi, untuk memperpanjang jabatan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
Hal itu diungkapkan Uday menyikapi beredarnya isu pelantikan pejabat eselon III dan IV di Pemprov Banten secara besar-besaran dalam waktu dekat.
“Informasi Rumor yang kami terima, sekira 487 jabatan eselon lll dan IV yang akan dimutasi, rotasi maupun promosi di Pemprov Banten awal April 2023,” kata Uday kepada wartawan, Minggu, 2 April 2023.
Jika informasi tersebut benar, kata Uday, maka pelantikan ratusan pejabat itu akan menjadi sejarah besar, sebab selama ini belum pernah ada mutasi jabatan besar-besaran di Pemprov Banten.
“Gubernur Banten definitif yang dipilih langsung rakyat dan mendapat legitimasi kuat saja, belum pernah melakukan pelantikan sebanyak itu, ada motif apa ini?,” beber Uday.
Masih dikatakan Uday, ini patut dipertanyakan, ada motif apa dibalik rencana mutasi ratusan pejabat Pemprov Banten ditengah gonjang-ganjing jabatan Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten tidak akan diperpanjang, lantaran Al Muktabar terancam tidak masuk ke dalam usulan calon Penjabat Gubernur berikutnya.
Menurut Uday, yang harus diprioritaskan dalam manajemen kepegawaian Pemprov Banten saat ini adalah pengukuhan para ASN pada jabatan definitifnya pasca perubahan organisasi OPD, karena sejak Januari lalu mereka mayoritas berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
“Status Plt ini membuat resah mayoritas ASN, menurunkan kinerja dan mengganggu pelayanan publik,” tegas Uday.
“Namun siapa yang mengambil manfaat dari kebijakan Pj Gub yang sangat mendadak dan di waktu yang tidak tepat ini,” tutur Uday.
Rencana mutasi besar-besaran itu, tambah Uday, diduga bagian dari kompromi politik dengan pihak-pihak tertentu agar Al Muktabar mendapat dukungan DPRD Banten untuk diperpanjang masa jabatannya.
“Jika ini terjadi maka manajemen ASN akan rusak, profesionalisme dan netralitas ASN semakin jauh dari harapan,” tegas Uday.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun BagusNews.Co, beredar pembicaraan yang hangat di grup medsos, bahwa rencana mutasi itu sebagai bentuk imbal balik agar nama Al Muktabar masuk dalam usulan DPRD Banten yang harus diserahkan ke Kemendagri pada Kamis, 6 April mendatang.
“Semacam barter, beberapa fraksi bersedia memberikan dukungan kepada Al Muktabar, asal dia mau melantik pejabat eselon 3 dan 4 yang diusulkan oleh DPRD,” menurut pesan yang tersebar di group-group WA, akhir pekan lalum
Dalam pesan berantai disebutkan jika Pj Gubernur Banten Al Muktabar siap memenuhi permintaan tersebut dan langsung meminta Sekjen Kemendagri Suhajar untuk mengabulkan permohonan mutasi.
“Infonya Pak Sekjen itu konconya Al Muktabar sehingga untuk izin kilat, Pj Gubernur Banten mendatangi Pak Suhajar. Dan, sudah menyiapkan imbalan untuk Pak Sekjen,” imbuh pesan yang ada di medsos.
Saat dikonfirmasi pesan yang tersebar tersebut, Ketua DPRD Banten Andra Soni belum bisa dikonfirmasi, bahkan Al Muktabar juga tak merespon kabar miring ini.
Uday berharap, DPRD Banten tidak main-main dengan persoalan ini. Sebab mempertaruhkan nasib belasan juta rakyat Banten.
“Saya ingin mengingatkan, jangan main-main, sebab bisa jadi petaka bagi banyak pihak,” tegasnya.
Uday menambahkan, sejak akhir tahun 2022, pihaknya gencar mengkritisi kebijakan Pj Gub Al Muktabar, sesuai hasil kajian yang dilakukan oleh KMSB (Koalisi Masyarakat Sipil Banten).
“Bagi kami, kepemimpinan Al Muktabar telah gagal. Gaya kepemimpinannya one man show. Dan soal gaya ini tak ada satu pihak pun yang membantahnya. Dan saya tidak membenci Pak Al, tapi saya lebih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya,” ungkap Uday.
Baik ALIPP maupun KMSB, kata Uday, tidak memiliki kandidat Pj Gubernur berikutnya untuk menggantikn Al Muktabar.
“Siapa pun akan kita dukung, sepanjang mau mendengar aspirasi berbagai komponen Banten, dan tidak semau gue dalam mengambil kebijakan,” pungkas Uday yang juga menjadi Koordinator Presidium KMSB.
Terkait isu pelantikan ratusan pejabat, sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Banten enggan menyikapinya.
“Harusnya kan akhir Maret kemarin sudah dilakukan pelantikan, namun karena saking banyaknya yang akan dilantik sehingga BKD tidak keburu memberikan surat undangan pelantikan, maka diundur menjadi hari Senin besok,” kata salah seorang pejabat Pemprov Banten yang enggan disebutkan namanya. (Red/Dwi)
