BagusNews.Co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus melakukan perkuatan penanganan stunting melalui pendekatan multisektor dan multipihak. Lantaran kolaborasi lintas sektor menjadi sebuah kekuatan dalam percepatan penangan stunting.
Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Virgojanti mengatakan dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten dilakukan dengan berbagai program kegiatan yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten hingga Kabupaten/Kota, bahkan sampai tingkat Desa/Kelurahan.
Virgojanti juga menuturkan, untuk di Pemprov Banten dukungan anggaran mencapai Rp739.082.950.322 yang berada di 20 OPD. Serta didukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBN, CSR, DAK fisik dan DAK non fisik serta dana lainnya.
“Sebagai salah satu inovasi yang telah diluncurkan oleh TP PKK Provinsi Banten melalui aplikasi e-dasawisma. Dalam aplikasi ini, data anak stunting per Februari 2023 dari angka 29.794, jumlah anak yang sudah pulih sebanyak 18.152. Sehingga jumlah anak stunting yang masih dalam penanganan sebanyak 11.642 anak,” ungkap Virgojanti saat menghadiri acara Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Tahun 2023 di Hotel Aston, Kota Serang, Selasa (10/10/2023).
Dikatakannya, penanganan intervensi spesifik yang telah mencapai target adalah indikator tablet tambah darah bagi remaja putri dan Balita Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tertinggi pertama se-Indonesia, pemberian makanan pendamping ASI. Kemudian ada juga yang masih dalam proses seperti skrining anemia, PMT Bumil KEK, PMT gizi kurang.
“Keluarga berisiko stunting di Provinsi Banten sebanyak 532.580 keluarga berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022,” katanya.
Lebih lanjut, Virgojanti menuturkan capaian intervensi spesifik secara umum sudah tercapai dengan baik. Akan tetapi masih terdapat indikator yang belum memenuhi targetm diantaranta calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah dan target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas.
“Hal ini perlu menjadi catatan serius untuk mendukung pemenuhan target yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Yb. Satya Sananugraha menyampaikan, kegiatan Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari kegiatan roadshow yang dilakukannya sebelumnya.
Selanjutnya, ia menuturkan hingga bulan Juni 2023 ini, Menko PMK, Muhadjir Effendy, bersama 19 Kementerian dan Lembaga melakukan diskusi dengan 33 Provinsi, 393 Kabupaten/Kota secara daring dengan tujuan mendapatkan kendala, masalah dan apa yang bisa pemerintah pusat bantu.
“Provinsi Banten ini penurunan stuntingnya sangat tinggi. Itu cukup berhasil. Makanya beberapa waktu lalu mendapatkan bantuan dana insentif fiskal dari Bapak Wapres,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan Provinsi Banten juga menjadi salah satu daerah yang dibantu, lantaran nilai absolutnya dan jumlah penduduk yang Besar.
“Kita harapkan dengan kegiatan ini percepatan penurunan stunting di Banten bisa kembali cepat ditekan, sehingga Banten bisa menjadi contoh untuk percepatan penurunan stunting,” tandasnya.
Sebagai informasi, angka prevalensi stunting di Provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 4,5 persen dari 24,5 persen menjadi 20 persen pada tahun 2022, dan sekarang mengejar capaian target Nasional yang sudah ditetapkan menjadi 14 persen Pada tahun 2024.(adv)
