Mencipta Ekosistem Literasi
Oleh: Ahmad Supena
Dalam tulisan bertajuk Rekonstruksi Gerakan Literasi Banten Rekonstruksi Gerakan Literasi Banten, Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Banten H. Karna Wijaya mengemukakan akar masalah minimnya tingkat literasi masyarakat Banten diperlukan 4 solusi;
Pertama, menggelorakan gerakan literasi secara masif dan sistematis dalam algoritma pentahelix, misalnya para guru dan dosen disemua level bukan hanya memberikan penjelasan monolog atas materi ajar, tapi disertai dengan penugasan kepada siswa/mahasiswa dalam bentuk cerita yang ditulis dan membacakannya didepan kelas, resensi buku atau makalah yang dipresentasikan, atau metode sejenisnya dalam pardigma pedagogis.
Penyelenggaraan festival literasi yang intens, bukan hanya oleh DPK/pemerintah, tetapi juga oleh event organizer swasta seperti International Book Festival (IBF) tahunan yang diselenggarakan di International Convention Exibition (ICE) Serpong.
Dalam konteks peningkatan literasi birokrasi Banten, harus memulai tradisi, bahwa syarat untuk promosi jabatan di Pemrov Banten selain memenuhi syarat administratif kepegawaian dan integritas, harus atau telah menulis artikel atau makalah yang dipublis sesuai kompetensi ASN.
Semakin banyak buku, makalah atau artikel yang ditulis dan dipublis, semakin mendapat prioritas untuk dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi dari semula.
Inilah meritokrasi sesungguhnya sekaligus solusi atas temuan Mufti Ali yang mengejutkan, bahwa banyak PNS yang tidak bisa membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (ToR) .
Model gerakan literasi birokratik di atas, sebagai manifestasi konfirmasi koheren atas kompetensi dan literasi ASN Banten. Tentu gasasan ini ini bukan mengada-ada, tetapi memiliki justifikasi argumentasi, bahwa membangun literasi harus dimulai dari para birokrat dengan referensi empiris-historis sosok Achmad Jayadiningrat dan RAA Wiranatakusamah di atas. Mereka adalah role model birokrat dengan kualitas literasi mumpuni sebagaimana testimoni Sutherland.
Tradisi literasi birokrasi dilanjutkan oleh PNS Pemrov hingga kini yang terkonfirmasi dengan banyaknya PNS Pemprov Banten berkualifikasi pendidikan doktor (Strata 3).
Cuplikan apa yang disampaikan H. Karna Wijaya tersebut cukup menarik, di mana literasi sesungguhnya adalah penunjang atau penentu utama meritokrasi dalam rekrutmen birokrasi.
Yang jadi soal adalah, apakah para pemimpin di Banten memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkannya? Tidak mesti langsung jadi, tapi minimal secara bertahap, agar tak sekedar menjadi wacana belaka. Artinya, diperlukan kebulatan tekad untuk menciptakan ekosistem literasi itu sendiri menjadi habitus dan tradisi yang membudaya di lingkungan birokrasi dan pemerintahan.
Sementara itu, di lingkungan institusi pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesungguhnya telah memulai upaya untuk mendukung gerakan literasi di Banten, semisal lewat Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Literasi, contohnya di Lebak ( https://www.kompasiana.com/hannatiosenia1666/6873e402ed641569cf0919d5/wujud-nyata-pengabdian-kkm-literasi-2-untirta-kembangkan-perpustakaan-desa-padasuka-lebak) dan di Pandeglang (https://zetizens.id/11/07/2025/kkm-literasi-untirta-di-pandeglang-resmi-dibuka/) yang menyentuh basis masyarakat, yang sesungguhnya perlu diberdayakan kapasitas melek literasi dan melek informasinya.
Gerakan seperti itu, meski barangkali kecil, sesungguhnya akan berdampak besar bila dilakukan secara berkelanjutan. Apalagi jika ditingkatkan sarana dan prasarana material dan infrastruktur penunjang dan penyelenggaraannya.
Barangkali memang perlu dirumuskan secara bersama-sama dengan matang dan terarah regulasi atau pun kebijakan yang sekiranya bisa menjadi instrument dan pencipta ekosistem literasi itu sendiri di Banten. Baik di kalangan birokasi atau pun untuk masyarakat luas yang akan membantu mereka menjadi berdaya: inovatif dan kreatif.
Apa yang diusulkan H. Karna Wijaya itu sesungguhnya masukan yang sangat konstruktif, yang mana selain untuk menciptakan kualitas para birokrat dan mewujudkan meritokrasi yang sesungguhnya, juga bisa melahirkan birokrasi dan pemerintahan yang inovati dan kreatif: sanggup membuat kebijakan visioner dan bahkan out of the box yang nantinya akan menciptakan kemajuan bagi Banten.
Begitu pula, masukan untuk menciptakan budaya baca dan apresiasi kepada para penulis, sesungguhnya memang tidak kalah penting.
Bagaimana mungkin kita bicara gerakan literasi, bila budaya baca dan apresiasi kita kepada para penulis masih rendah?
Jika demikian, ekosistem literasi sesungguhnya dibentuk dan dimungkinkan oleh banyak faktor yang perlu kita identifikasi atau kita data secara bersama-sama: dimana dan apa saja kira-kira yang perlu kita mulai dan kita canangkan untuk mencipta ekosistem literasi di Banten.
Yang tak kalah menarik dari apa yang dikemukakan H. Karna Wijaya adalah: “Hambatan Kulutural dimana masyakat Indonesia termasuk masyarakat Banten kental dengan budaya dengar atau tonton, bukan budaya baca seperti di Eropa.
Meski kemampuan dan kemauan menjadi penyimak yang baik dan cermat juga merupakan salah-satu unsur literasi, selain membaca dan menulis, namun memang tidak utuh dan padu bila tidak dibarengi dengan kemampuan membaca dan menulis.
Ada hal lain yang barangkali perlu juga kita absen dan kita dukung gerakannya, yaitu eksistensi dan keberadaan komunitas sastra dan seni di Banten yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang semestinya di saat tidak ada lembaga kebudayaan resmi yang didanai pemerintah yang menyokong atau memberikan dukungan dan motivasi kepada mereka.
Disini barangkali kita perlu menyimak apa yang dikemukakan penyair (penulis) nasional kelahiran Banten, tentang pentingnya komunitas literasi ini untuk melahirkan para penulis yang bergenerasi:
“Perlu sekali lagi ditegaskan, diantara yang juga memiliki peran vital adalah kehadiran komunitas kreatif kepenulisan yang bisa menjadi wadah bersama untuk diskusi dan pengayaan. Bagaimana pun kerja kepenulisan, sebagaimana kerja kebudayaan lainnya, adalah kerja komunal meski ruang kreatif setiap penulis dan seniman adalah ruang privat mereka (lihat: https://www.bantennews.co.id/menjumpai-komunitas-sastra-di-banten/).
Meski apa yang dinyatakan Sulaiman Djaya lebih spesifik ke literasi penulisan sastra, namun ada benang merah yang bisa kita tangkap: ekosistem literasi hanya bisa dibangun dengan keberlanjutan, bukan gerakan sporadis semata. Selain tentu saja, komitmen yang kuat.
Jangan Sekadar Wacana
Kita juga sebenarnya memiliki keprihatinan pada kurangnya perhatian pemerintah Provinsi Banten untuk membantu mereka yang bekerja dan bergelut di dunia kreatif seni, budaya dan sastra, bidang literasi yang sesungguhnya.
Dan ini pula, sekedar kembali merujuk keluhan dari penulis yang sama, yaitu Sulaiman Djaya: “Ekosistem lazimnya dimengerti sebagai interaksi atau keterhubungan timbal-balik dalam suatu kehidupan, dan kebudayaan adalah sistem holistik pandangan hidup serta hasil dan kerja rasa karsa manusia dalam hidup mereka di dalam suatu komunitas dan lingkungan.
Sedangkan ekosistem kebudayaan umumnya dimengerti sebagai interaksi yang saling menunjang antara pelaku (kebudayaan), pengguna (pengambil manfaat), lingkungan (tempat kebudayaan), dan unsur-unsur kebudayaan dalam suatu kawasan tertentu.
Lalu, timbul pertanyaan intinya; Bagaimana dengan ekosistem kebudayaan di Banten? Untuk menjawab pertanyaan ini secara jujur, maka saya mau tak mau agak sedikit bernada negatif, bahwa pemilik kebijakan di Banten belum sepenuhnya menyadari arti penting infrastruktur kebudayaan untuk memajukan kebudayaan dan kerja kreatif di Banten.
Ketika kawasan khusus Ibukota Provinsi Banten, yang mencakup tempat dinas-dinas resmi, kantor-kantor eksekutif dan legislatif serta kantor-kantor lainnya, yang begitu megah dan menelan biaya besar untuk pembangunannya, tapi di Ibukota Provinsi Banten ini tidak ada Taman Budaya atau Gedung Kesenian seperti yang ada di provinsi-provinsi lain, yang sesungguhnya secara pendapatan daerahnya tidak sekaya Banten.
Berkali-kali aspirasi dan usulan selama bertahun-tahun sepanjang usia Provinsi Banten yang sudah berusia puluhan tahun, untuk membangun infrastruktur kebudayaan di Banten, sampai saat ini, belum terpenuhi.
Seakan utopia, hanya mimpi belaka. Padahal, keberlangsungan ekosistem yang baik dan tumbuh, membutuhkan penunjang dan infrastruktur yang akan memungkinkan terselenggaranya interaksi kebudayaan yang diinginkan.” (lihat: https://www.bantennews.co.id/menyoal-ekosistem-kebudayaan/)
Apa yang dikeluhkan Sulaiman Djaya, suka atau tidak suka, sesungguhnya memang kenyataan, dan barangkali bisa dibaca sebagai introspeksi.
Lagipula, secara substantif, apa yang dikeluhkan Sulaiman Djaya memiliki semangat yang sama dengan apa yang disampaikan atau dikemukakan H. Karna Wijaya ihwal pentingnya menginisiasi gerakan dan regulasi untuk membangun literasi di Banten bila Banten ingin maju.
Sekedar tambahan, festival seperti book fair dan yang sejenisnya memang penting, tetapi akan kehilangan makna dan substansinya jika sekedar seremonial dan selebrasi belaka, tanpa diiringi untuk menghidupkan kecakapan kreatif dan minat baca yang berkelanjutan.
Lagi pula, mereka yang melek literasi dan yang juga menjadi para penulis handal, sebagai contoh, kerapkali bergumul dalam iklim dan ekosistem yang stabil dan berkelanjutan.
Di atas segalanya, apa yang disampaikan H. Karna Wijaya, sebagaimana yang telah dikutip tulisan ini, patut kita apresiasi, dan tentu saja yang paling penting merealisasikan dan mewujudkannya menjadi gerakan dan praktik yang nyata, bukan hanya sekadar wacana.
Kota Serang, 16 Juli 2025
Penulis adalah Kajur PBI Untirta dan DPL Kelompok 30 KKM)
