BagusNews.Co – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kelurga Besar Mahasiswa (KBM) Untirta menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk refleksi terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.
Aksi tersebut dilakukan sebagai upaya menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten yang dinilai masih memerlukan evaluasi di sejumlah sektor strategis.
Presiden Mahasiswa Untirta Muhammad Ridam Nur Aryadi menyampaikan, Pembangunan di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, selama ini kerap diposisikan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Namun dalam praktiknya, kata Risam, sejumlah proyek strategis justru memunculkan persoalan serius berupa perampasan ruang hidup masyarakat, kerusakan ekosistem, serta penyempitan ruang demokrasi.
“Dalam Satu tahun kepemimpinan Andra soni dan Dimiyati sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten banyak catatan yang harus jadi sorotan seperti Isue PSN, pelaksanaan program SPPG di Banten yang kurang transparan, dan Kebebasan demokrasi dan pres yang masih menjadi hal yang jadi sorotan,” ungkap Ridam.
Sementara Wakil Presiden Mahsiswa Untirta Muhammad Oriza Sativa menyampaikan Dalam konteks ekologi dan agraria, berbagai megaproyek pembangunan, termasuk reklamasi wilayah pesisir, telah berdampak pada hilangnya ruang tangkap nelayan, pengurangan akses masyarakat terhadap tanah, serta menurunnya daya dukung lingkungan.
Menurunya, kondisi ini memperlihatkan pentingnya pelaksanaan reforma agraria yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mengoreksi ketimpangan struktural secara berkelanjutan.
“Di sektor pendidikan, disparitas akses dan kesejahteraan tenaga pendidik masih menjadi tantangan serius. Meskipun program pendidikan gratis terus digulirkan, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan kualitas pendidikan serta perlindungan terhadap tenaga pendidik, khususnya guru honorer,” ujar Oriza
Selanjutnya Oriza menuturkan pada sektor kebebasan pers dan jaminan hak sipil sebagai prasyarat utama demokrasi juga dinilai menghadapi tekanan. Ruang demokrasi yang aman semakin terbatas, sehingga berpotensi menghambat partisipasi publik dalam proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Aksi demonstrasi yang Kami sampaikan bukan hanya refleksi tapi tuntutannya nyata dalam fenomena pembangunan Provinsi Banten yang harus jadi catatan penting dalam kepemimpinan Andra dan dimiyati ke depan,” pungkasnya.(Red/Dede)
