BagusNews.Co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, melantik 85 pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, hingga pejabat fungsional.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan berlangsung di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kota Serang, Jumat, 10 April 2026.
Pelantikan ini mencakup 6 pejabat pimpinan tinggi pratama, 17 pejabat administrator, 45 pejabat pengawas, hingga 17 pejabat fungsional, sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan percepatan pencapaian visi misi daerah.
Dari puluhan pejabat yang dilantik, terdapat beberapa kepala OPD dan Asisten Daerah (Asda) dirotasi antara lain Muhammad Ibra Gholibi menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Serang.
Kemudian, Nofriadi Eka Putra jabatan baru Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Kota Serang, Wasis Dewanto jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kota Serang.
Lalu, Anthon Gunawan jabatan baru Asda Kota Serang Bidang Kesejahteraan Rakyat, Subagyo jabatan baru Asda Bidang Administrasi Umum, dan Kusna Ramdhani jabatan baru Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang.
Dalam arahannya, Nanang menegaskan bahwa jabatan yang disandang saat ini merupakan sebuah amanah besar yang diemban langsung atas kepercayaan Walikota Serang, Budi Rustandi, dan Wakil Walikota Serang, Nur Agis Aulia.
Ia menjelaskan mutasi, baik berupa promosi maupun rotasi, adalah hal yang alamiah dan sangat dibutuhkan dalam dinamika sebuah organisasi. Hal ini dilakukan demi memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan efisien.
”Tentu ada yang promosi, ada yang rotasi. Itu dalam sebuah organisasi adalah hal yang wajar dan alamiah, serta merupakan kebutuhan,” ujar Nanang.
Nanang meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan prinsip ajeg, tegak, dan lurus.
Program dan kegiatan yang disusun harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat dan tidak dibuat secara asal-asalan, terlebih di tengah tantangan efisiensi anggaran yang akan diterapkan menjelang tahun 2027.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah penerapan sistem Manajemen Talenta. Melalui sistem ini, penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan kemampuan yang terukur melalui metode analisis seperti kotak sembilan (box 1-9).
Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penilaian subjektif atau praktik yang tidak berbasis pada kemampuan sumber daya manusia.
”Saya berharap jangan sampai ada gibahisasi, karena kita sudah melakukan manajemen talenta, kita menempatkan orang sesuai dengan skill dan kemampuannya yang telah memenuhi syarat perundang-undangan,” jelas Nanang.
Berbeda dengan sistem lama yang cenderung kaku, Nanang menegaskan bahwa dengan manajemen talenta, kinerja akan terus dipantau dan dievaluasi. Pejabat diberikan waktu masa percobaan atau penyesuaian selama 6 bulan (satu semester).
Dalam kurun waktu tersebut, harus sudah terlihat perubahan mindset, cara kerja, dan hasil nyata yang berpihak kepada masyarakat.
Jika dalam waktu tersebut tidak ada perubahan signifikan atau tidak mendukung percepatan visi misi kepala daerah, maka evaluasi ulang akan dilakukan.
”Kita beri kesempatan sampai 6 bulan. Harusnya sudah ada bentuk nyata yang keberpihakan kepada masyarakat. Kalau tidak ada perubahan, tentu kami akan menyampaikan kepada pimpinan, dan keputusan akhir ada di Pak Walikota,” pungkas Nanang. (Red/ Roy)
