BagusNews.Co – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengusulkan transformasi hubungan industrial dari pola Tripartit menjadi “Pancapartit” atau P5 guna menciptakan iklim kerja yang lebih aman dan kompetitif di Provinsi Banten.
Gagasan tersebut disampaikan Dimyati usai menghadiri acara halalbihalal keluarga besar KSPSI di PT KMK Global Sports, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa, 14 April 2026, sebagai respons atas kompleksitas permasalahan buruh dan tantangan ekonomi global saat ini.
Dalam pola konvensional, hubungan industrial hanya melibatkan tiga pihak (Tripartit), yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Namun, Dimyati menilai keterlibatan dua elemen tambahan, yaitu kepolisian dan lembaga pelatihan, menjadi kunci stabilitas industri masa depan.
Ia mengatakan, elemen pertama yang ditambahkan dalam konsep Pancapartit adalah kehadiran pihak kepolisian. Dimyati menekankan kehadiran Polri bukan untuk mengintimidasi, melainkan sebagai penjamin kepastian hukum dan perlindungan dari praktik-praktik ilegal yang merugikan ekosistem industri.
“Penting polisi di situ hadir. Kenapa polisi? Polisi adalah, tiada lain kalau ada criminal justice gitu, ada penanganan kriminal terkait dengan pemutusan hubungan industrial, hubungan kerja, terus juga permasalahan misalnya ada palak-palakan, ada pungli-punglian, kan polisi harus hadir di situ yang menangani kriminal tadi,” ujar Dimyati.
Menurutnya, keterlibatan polisi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan hubungan industrial sangat krusial untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik yang berujung anarki. “Jadi, bagus sekali kalau polisi betul-betul terlibat di dalam sini dari awal, dari perencanaan awal sampai di akhir,” tambahnya.
Selain faktor keamanan, elemen kelima dalam Pancapartit adalah Pelatihan dan Pendidikan (Diklat). Fokus ini bertujuan untuk menggeser paradigma perjuangan buruh dari aksi fisik di jalanan menuju penguatan kompetensi dan intelektual di ruang kerja. Dimyati menginginkan buruh Banten memiliki daya saing tinggi, terutama melalui akreditasi dan sertifikasi kompetensi.
“Kenapa? Supaya buruhnya terampil, supaya buruhnya cerdas, supaya buruhnya pintar, tambah kompetensi dan akreditasi, kan begitu,” jelas Dimyati.
Ia berharap, dengan adanya fokus pada pendidikan, citra buruh yang identik dengan aksi anarkis dapat terkikis. “Maka dengan pertemuan ini, saya rasa itu bagus sekali ya untuk tadi juga, biasanya buruh-buruh kan demo, bakar-bakar ini-itu. Nah, sekarang dibuat bagaimana buruh itu betul-betul adalah sebuah potensi yang bersama-sama membangun bangsa,” tuturnya. (Red/Dwi)
