BagusNews.Co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menunjukkan komitmennya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Pemkab Serang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait alokasi dana untuk program tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang Sarudin menjelaskan, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) harus mengikuti pedoman dan regulasi yang berlaku.
Saat ini, lanjut Sarudin, program Makan Bergizi Gratis belum memiliki juknis dari pemerintah pusat yang diperlukan untuk memasukkan program tersebut ke dalam draf RAPBD tahun 2025.
“Sampai dengan saat ini kami Pemda belum menerima surat resmi, jadi kami menunggu juknis,” kata Sarudin saat berbincang dengan awak media.
“Biasanya kalau ada program prioritas yang harus dianggarkan dalam APBD, diatur dalam pedoman,” ujar Sarudin.
Hingga kini, Pemkab Serang belum mendapatkan informasi resmi mengenai mekanisme pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis jika program ini direalisasikan di daerah.
“Secara spesifiknya biasanya ada surat dari kementerian, baik Kementerian Pendidikan atau kementerian yang lain atau badan lain yang dibentuk berkaitan dengan program makan bergizi gratis,” tutup Sarudin.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran gelombang pertama sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis dalam APBN 2025.
Dari jumlah tersebut, Rp63,356 triliun dialokasikan untuk pemenuhan gizi nasional, sedangkan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, dalam rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan bahwa anggaran ini akan menyasar sekitar 19,47 juta orang, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui.
Zulkifli juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah berpesan agar pelaksanaan program MBG ini dilakukan dengan baik.
Hal itu mengingat keterlibatan banyak pihak, mulai dari sekolah, petani, peternak, hingga pemerintah daerah. Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi koordinator pelaksana program MBG.
Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan bahwa pihaknya telah membangun 85 satuan pelayanan untuk melaksanakan program ini, yang akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis.
“Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 (miliar) sampai Rp1,5 (miliar),” ujar Dadan seraya mengatakan, nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta).
Pihaknya juga siap melakukan uji coba MBG di 100 titik hingga akhir 2024, dengan fokus lokasi uji coba terbanyak berada di Pulau Jawa, di mana mayoritas anak sekolah berada.
Dengan berbagai langkah ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak. (ADV)
