Home / Daerah

Senin, 28 November 2022 - 15:26 WIB

Cegah Kekerasan, DP3AKKB Banten Dorong Daerah Bentuk Kelurahan/Desa Ramah Perempuan dan Anak

BagusNews.Co – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten mendorong kabupaten kota membentuk kelurahan atau desa ramah perempuan dan anak.

Hal itu dalam rangka mencegah sekaligus mengedukasi masyarakat tentang potensi serta modus yang dapat menimbulkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kepala DP3AKKB Banten, Siti Ma’ani Nina mengatakan, kelurahan ramah perempuan dan anak sejauh ini baru diterapkan di Kota Cilegon. Daerah lainnya didorong untuk membentuknya guna menjaga perempuan dan anak jadi korban kekerasan.

“Kami mengimbau 8 kabupaten kota untuk membentuk desa, kelurahan ramah perempuan dan anak. Alhamdulillah di Cilegon hampir seluruh dibentuk kelurahan ramah permepuan dan peduli anak,” katanya.

Baca Juga :  Ini Strategi Disnakertrans Banten Tekan Angka Pengangguran di Tahun 2023

Nina menyatakan, E-SAPA (Sahabat Perempuan dan Perlindungan Anak) sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mempermudah layanan.

“Progres E-SAPA terkait dengan website yang harus dilaporkan oleh relawan sahabat perempuan dan anak, sampai saat ini berproses dan ada kamar yang harus diisi oleh relawan agar terdokumentasikan dan terlaporkan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mencoba meningkatkan skil sehingga mampu menghasilkan pendapatan. Dengan begitu, perempuan menjadi mandiri dan bisa mencari penghasilan tambahan.

Baca Juga :  Ini Kreasi Pangan Lokal Bergizi Tinggi TP PKK Provinsi Banten Pada HKG Ke-52

Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya mengaku telah bekerjasama dengan lembaga tertentu, akademisi dan dunia usaha.

“Kita mencoba mengembangkan perintisan usaha perempuan sebagai bentuk mandiri karena program pak gubernur agar dapat mandiri mendapatkan pendapatan dari skil,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, dengan E-SAPA juga diharapkan perempuan berpartisipasi dalam perencanaan desa. Sehingga perempuan bukan hanya menjadi objek pembangunan.

“Sekarang ini bagaimana 10 indikator dijalankan dengan diawali perencanaan desa bagaimana permepuan berpartisipasi. Untuk melindungi perempuan dan anak,” tutupnya. (ADV)

Share :

Baca Juga

Daerah

Disperindagkop UKM Kota Tangerang Tingkatkan Pengawasan Parsel Lebaran Jelang Idulfitri

Daerah

Mantan Wagub Banten Andika Hazrumy Jadi Lulusan Terbaik Doktor Ilmu Sosial UNPAS

Daerah

KI Pusat Gelar FGD Indeks Keteterbukaan Informasi Publik, Ini Kata Tim Ahli

Daerah

Terapkan Inovasi Berkelanjutan, bank bjb Jadi Jawara di Ajang KIJB 2023

Daerah

TPID Bersama Pemprov Banten Komitmen Tekan Angka Laju Inflasi

Daerah

Timsel Tetapkan 16 Calon Anggota Bawaslu Banten yang Lolos Tes Tertulis dan Psikologi

Daerah

BPHTB Nol Persen Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Bapenda Kota Serang : Ini Amanat Regulasi

Daerah

Jelang Lebaran, Pimpinan DPRD Minta Pemprov Kendalikan Harga Sembako