BagusNews.Co – Satu bulan lagi jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar berakhir, para tokoh Provinsi Banten melakukan silaturahmi untuk membahas sosok yang tepat untuk menjabat Pj Gubernur Banten berikutnya.
Pertemuan para tokoh Banten tersebut berlangsung di Cipocok, Kota Serang akhir pekan lalu, tepatnya di Studio Sultan TV. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Dewan Pembina Paguyuban Warga Banten (Puwnten) H. Mardini, mantan Ketua Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten Ali Yahya, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Prof. K.H Wawan Wahyudin, Ketua Harian Perkumpulan Urang Banten (PUB) Laksamana Eden Gunawan.
Selanjutnya Dekan FISIP Untirta Prof Sihabudin, Direktur Eksekutif ALIPP Uday Syuhada, Sekretaris MUI Banten K.H Amas Tajudin, Ketua Rizalul Anshor Banten Hamdan Suhaemi, Sekjen ICMI Rohman, tokoh masyarakat Udin Syafrudin, Kadin Banten Anang Rahmatullah, Komunitas Nalar/Gawekuta Institute Ginanjar Hambali.
Silaturahmi yang digagas Founder Sultan TV Bahroji tentang Kepemimpinan Banten Masa Depan, para tokoh menginginkan Pj Gubernur Banten selanjutnya bukan lagi Al Muktabar.
“Kami minta DPRD Banten mengusulkan tiga nama baru ke Kemendagri sebagai bakal calon Pj Gubernur Banten untuk menggantikan Al Muktabar,” kata Sekretaris Dewan Pembina Puwnten H. Mardini dalam rilis yang diterima BagusNews.Co, Senin, 3 April 2023.
Menurut Mardini, dari sekian Gubernur Banten yang pernah ada, kepemimpinan Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang paling tidak komunikatif dengan stakeholder dan dan tidak responsip terhadap keluh-keluhan publik Banten.
“Yang ada, dia hanya sibuk meresmikan kegiatan seremonial. Namun persoalan-persoalan urgensi masyarakat tidak pernah dituntaskan,” bebernya.
Lebih lanjut dikatakan Mardini, hampir semua tokoh Banten mengeluhkan gaya komunikasi dan manajemen pemerintahan yang diterapkan oleh Al Muktabar. Karena itulah, Mardini berharap DPRD Banten yang diminta Menteri Dalam Negeri mengusulkan tiga nama sebagai calon Pj Gubernur adalah orang baru semua.
“Meskipun secara aturan Pj Gubernur bisa diperpanjang masa jabatannya, tapi kami mohon pemimpin ke depan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan tidak mencla-mencle,” tegas Mardini.
Senada, mantan Ketua Tim Perumus Pembentukan Provinsi Banten Ali Yahya menambahkan, selama 11 bulan memimpin Banten, Pj Gubernur Al Muktabar terkesan kurang memahami fungsi manajer.
“Pak Al Muktabar ini ngurus pegawai saja tidak selesai-selesai hampir setahun. Artinya dia tidak memahami manajerial. Maka jangan diusulkan lagi, siapa saja boleh jangan asal Al Muktabar. Terbukti gagal,” ujar Ali.
Ia berharap, pemerintah pusat mempertimbangkan aspirasi masyarakat di daerah terkait sosok Pj Gubernur Banten berikutnya.
“Kami berharap ada political will dari Presiden untuk menunjuk Pj Gubernur Banten yang tidak membuat gaduh, terlebih menghadapi tahun politik 2024,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Harian PUB Laksamana Eden Gunawan menilai, salah satu faktor penting Kepemimpinan di daerah adalah pembangunan SDM.
“Pembangunan SDM tentunya dengan pendidikan, namun saat ini kami melihat program pendidikan di Banten seperti mainan padahal anggarannya 20 persen dari APBD. Bahkan pada level SMA, saya mendapati Kepala sekolah saat ini bingung karena tidak dilantik-lantik,” katanya.
Eden menguraikan pihaknya tidak akan menunjuk sosok yang akan diusulkan menjadi Pj Gubernur Banten oleh DPRD Banten.
“Namun PUB berharap orang yang ditugaskan adalah orang yang tepat yang mau bekerja untuk membenahi Banten,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, tokoh muda yang menjabat Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada menilai wajar bila para tokoh Banten menginginkan pergantian Pj Gubernur Banten, lantaran hampir satu tahun kebijakan AlMuktabar banyak yang melenceng dari kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Kemendagri.
“Sesungguhnya patokannya RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Transisi, sehingga Pj Gubernur tidak usah bereksperimen yang bukan-bukan dan tidak jelas,” katanya.
Uday mencontohkan soal prubahan SOTK yang membuat ASN di Banten gelisah dan khawatir selama kepemimpinan Al Muktabar
“Karena perubahan SOTK tersebut menyebabkan perubahan nama, dan tentu saja merubah posisi menjadi PLT. Ada lebih 170 Pejabat eselon 3 dna 4 yang PLT,” beber Uday.
Karena itulah, Uday berharap Al Muktabar cukup satu tahun saja memimpin Banten sebagai Pj Gubernur.
“Kami berharap Pak Al Muktabar tidak diajukan oleh DPRD Banten untuk dipertimbangkan oleh Presiden sebagai tiga nama calon Pj Gubernur Banten berikutnya,” pungkasnya.
Diketahui, Al Muktabar dilantik menjadi Pj Gubernur Banten pada 12 Mei 2022 menggantikan Gubernur Banten Wahidin Halim setelah memimpin lima tahun bersama Wakil Gubernur Andika Hazrumy periode 2017-2022. (Red/Dwi)
