BagusNews.Co- Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut rezim Jokowi (Presiden Joko Widodo) merupakan contoh sempurna praktik dinasti politik.
Hal itu diungkapkan Ray Rangkuti saat diskusi publik tentang “Kemunduran Demokrasi, Dinasti Politik dan Implikasinya Bagi Banten,” di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Kamis, 25 Januari 2024.
“Apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini, merupakan contoh sempurna praktik dinasti politik. Dan Pemilu 2024 menjadi pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia,” kata Ray saat memaparkan catatannya tentang ancaman dinasti politik di tingkat nasional.
Ray yang juga Direktur eksekutif Lingkar Madani melanjutkan, dinasti politik Jokowi harus dilawan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan.
“Dinasti politik memang lahir dari sistem demokrasi. Kalau tidak dipilih langsung atau ditunjuk berdasarkan darah, itu monarki. Makanya ini yang kita lawan, demokrasi yang dikuasai dinasti,” tegas Ray.
Lebih lanjut dikatakan Ray, sejarah bangsa ini mencatat bahwa yang bisa menyatukan semua perbedaan adalah kesetaraan, dan yang bisa menjamin kesetaraan itu adalah demokrasi. Sementara dinasti politik itu menjadi musuh karena menggerogoti dua hal itu.
“Dinasti politik tidak sesuai dengan visi reformasi. Dinasti itu penyakit, sama seperti korupsi,” tegasnya.
Kaitan dengan pemerintahan Presiden Jokowi yang disebut Ray sebagai contoh sempurna praktik dinasti politik, Ray mengungkapkan lantaran putra presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) telah melabrak standar moral, padahal demokrasi Indonesia itu ada jiwanya, ada etikanya.
“Dinasti politik yang dibangun Jokowi melibatkan lima sektor, pertama Jokowi sebagai presiden yang sedang berkuasa, kedua putra presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Walikota Solo belum memenuhi persyaratan usia capres/cawapres, ketiga paman Gibran yang menjadi Ketua MK, keempat adik kandung Gibran (Kaesang) yang dalam waktu dua hari jadi anggota partai politik langsung menjadi ketua umum PSI, lalu yang kelima menantu Jokowi (Bobby Nasution) yang menjadi Walikota Medan,” bebernya.
Lima sektor yang terlibat ini, tambah Ray, tidak pernah terjadi di dinasti politik mana pun di Indonesia.
“Memang tidak ada jaminan kalau kepemimpinan nasional tidak dikuasai dinasti politik tidak akan ada korupsi. Tapi paling tidak kita bisa memastikan ada dinasti itu ya ada dua penyakit, dinasti dan korupsi. Kalau dinasti enggak ada, ya penyakitnya cuma satu yaitu korupsi,” tuturnya.
Oleh karena itu, Ray mengajak aktivis, mahasiswa dan kaum milenial di Banten untuk bersatu melawan dinasti politik Jokowi. Sebab kaum muda saat ini yang menjadi pemilih terbanyak di Pemilu 2024, dimana jumlahnya di atas 50 persen dari total jumlah pemilih di Indonesia.
“Ini jelas kemunduran demokrasi, karena dinasti politik ada di sistem demokrasi kita.
Diakhir paparannya, Ray mengingatkan masyarakat untuk membedakan mana yang disebut dinasti politik dan mana yang keluarga politik.
Menurutnya, selama satu cabang keluarga itu tidak menjabat dan cabang keluarga lain masuk eksekutif, itu bukan dinasti. Kalau disebut keluarga politik, itu iya. Soekarno, Soeharto itu keluarga politik, enggak salah, sama seperti keluarga dokter, keluarga wartawan.
“Misalnya saat AHY menjadi Capres, itu bukan dinasti politik karena SBY sudah tidak lagi menjadi presiden. Itu hanya keluarga politik,” jelasnya.
Agar dampak buruk dinasti politik ini dipahami oleh masyarakat, Ray mengajak para pejuang demokrasi untuk kembali menjaga visi reformasi.
“Masa kepemimpinan Soekarno yang sangat luar biasa tumbang pada 1966 karena fokus pada pembangun rohani, dan masa kepemimpinan Suharto jatuh pada 1998 karena hanya fokus pada pembangunan fisik, nah era reformasi itu lahir untuk menyeimbangkan keduanya, bukan untuk melahirkan dinasti politik,” pungkas Ray.
Sementara itu, Taftazani, pengamat politik lainnya yang menjadi narasumber diskusi mengungkapkan isu dinasti politik bukan isu baru. Apalagi di Provinsi Banten.
“Banten itu guru besar praktik dinasti. Bukan hanya teori tapi sudah dilaksanakan,” katanya.
Persoalannya, kata Taftazani, istilah dinasti politik ini muncul kembali karena dipicu peristiwa nasiona. Dimana Presiden Jokowi yang berkuasa saat ini membangun dinasti politik menuju Pemilu 2024.
“Karena dinasti politik ini menjadi penyakit demokrasi, dan demokrasi itu sebuah nilai peradaban maka dinasti ini harus dilawan,” tegasnya.
Tapi sayangnya, tambah Taftazani, hanya sebagian kecil rakyat Indonesia yang tahu dampak buruk dari adanya dinasti politik.
“Rakyat yang tahu dinasti politik hanya 40 persen, dan yang tahu pun belum tentu semuanya tidak menyukai dinasti politik,” bebernya. (Red/Dede)
