BagusNews.Co – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memperkuat implementasi program makan bergizi gratis (MBG) melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG. Langkah ini diambil untuk memastikan keberhasilan program, tepat sasaran, dan didukung sistem pengawasan serta koordinasi yang lebih efektif.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel Bambang Noertjahjo menegaskan, penguatan Satgas merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dan upaya konkret memperkuat fungsi Satgas yang telah dibentuk sejak akhir 2025.
Bambang mengungkapkan, rapat koordinasi yang diikuti oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Lengkong, Puspemkot Tangsel, Kamis, 11 Juni 2026, menjadi langkah penting dalam mematangkan strategi pelaksanaan program.
“Pada akhir tahun 2025, kita sudah memiliki Satgas Percepatan MBG yang merupakan implementasi berbagai regulasi di atasnya. Kini berbagai hal yang sebelumnya telah dibentuk tersebut coba kita konkretkan dan fungsikan secara maksimal, salah satunya melalui rapat pengawasan hari ini,” ujarnya.
Penguatan Satgas tidak hanya difokuskan pada pengawasan pelaksanaan dan penyaluran manfaat kepada warga, tetapi juga meliputi aspek keberlanjutan rantai pasok bahan baku yang dibutuhkan untuk operasional dapur MBG.
Bambang menambahkan, bahan baku utama program ini seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha dan pemasok dari Tangsel sehingga program tidak hanya meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi lokal.
“Salah satu tujuan utama program ini adalah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Kota Tangsel. Melalui program ini, kami berharap perputaran ekonomi juga terjadi di daerah. Ekosistem rantai pasok bahan bakunya harus berasal dari Tangsel,” jelas Bambang.
Selain membahas keberlanjutan rantai pasok, forum koordinasi tersebut juga menjadi momen menyamakan persepsi terkait aspek legalitas dapur SPPG yang beroperasi di Tangsel. Bambang menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh aspek pendukung program berjalan sesuai ketentuan tanpa mengganggu pelayanan kepada penerima manfaat.
“Apakah aspek legalitas ini perlu kita benahi terlebih dahulu atau dapat berjalan beriringan sambil tetap memastikan layanan kepada penerima manfaat tidak terganggu. Ini yang harus kita sepakati bersama,” tegasnya.
Pemkot Tangsel berharap pelaksanaan program ini dapat berjalan lebih baik, mulai dari pengawasan, distribusi, hingga pemenuhan bahan baku. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberi dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam ekosistem MBG. (Red/Dwi)
