BagusNews.Co – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenegakerjaan Cabang Serang melakukan audiensi dengan Bupati Serang di Pendopo Bupati Serang, Selasa 19 Maret 2024. Audiensi itu bertujuan agar BPJS Ketenegakerjaan Cabang Serang dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dalam memaksimalkan perekrutan peserta baru, khususnya di segmen bukan penerima upah.
Kepala BPJS Ketenagekerjaan Cabang Serang Achmad Fatoni mengatakan, Pemkab Serang selama ini telah mendukung pihaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serang.
“Tahun ini ada satu perubahan kepesertaan, sebelumnya segmentasi penerima upah, sekarang bergeser ke bukan penerima upah atau UMKM,” ujar Fatoni kepada wartawan usai audiensi, Selasa 19 Maret 2024.
Ia berharap, kepesertaan BPJS Ketenagekerjaan dari para pelaku UMKM dan pedagang di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Serang tahun ini mulai tumbuh. Dengan begitu, para pelaku usaha dapat dilindungi melalui jaminan keselamatan kerja.
“Oleh karena itu, perlu dukungan Bupati Serang untuk mengejar target melalui pemenuhan payung hukum, baik peraturan bupati (perbup) maupun peraturan daerah (perda),” tuturnya.
Fatoni menyebutkan, BPJS Ketenegakerjaan mempunyai empat segmen kepesertaan, yakni segmen penerima upah, segmen bukan penerima upah, pelaku jasa konstruksi, dan segmen pekerja migran Indonesia.
“Segmen penerima upah sudah terbiasa kami kelola bekerja sama dengan Disnaker bagi mereka yang bekerja di perkantoran dan pabrik. Sekarang kami juga harus melindungi segmen pekerja bukan penerima upah yang sifatnya kecil-kecil, tidak menutup kemungkinan perorangan,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Pemkab Serang bersama BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi untuk dapat membantu para tenaga kerja yang belum terkover jaminan ketenagakerjaan.
Ia mengatakan, tahun ini kepesertaan BPJS Ketenegakerjaan difokuskan terhadap para pelaku UMKM dan ekosistem pasar selain petani dan non ASN.
“Kalau pegawai ASN sudah dikover Taspen, tapi yang sektor nonformal harus dipikirkan bersama, terutama yang berkaitan dengan kegiatan Pemda. Di pasar sangat banyak pedagang dan pelaku usaha. Ini jadi bagian dari hadirnya pemerintah negara terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Tatu.
Kepada para Kepala OPD, Tatu pun meminta agar segera melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan perihal program jaminan keselamatan bagi seluruh jajaran pegawai dan pihak-pihak terkait.
Tatu berharap program pemerintah melalui BPJS Ketenegakerjaan harus memanfaatkan sebaik-baiknya dan meminta jajarannya proaktif untuk mewujudkan program berjalan lancar.
“Apalagi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), banyak tenaga non ASN karena kegiatannya yang besar agar segera diinventarisasi,” pungkasnya. (Red/Dwi)
