Home / Daerah

Senin, 8 Juli 2024 - 16:13 WIB

Pemprov Banten Tegaskan Komitmen Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

BagusNews.Co – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan dengan 8 kali berturut-turut Pemprov Banten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), menjadi bukti komitmen dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Hal itu diungkap oleh Al Muktabar usai menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Seminar Nasional di Jakarta Convention Center, Jl Gatot Subroto No. 1, Jakarta, Senin 8 Juli 2024.

“Kita mendapat undangan dari BPK RI bahwa hari ini Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah diserahkan langsung. Pemerintah dalam hal ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedelapan,” ucapnya.

Menurut Al Muktabar, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan merupakan hal mendasar dalam tata kelola negara. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang independen memberikan opini kepada pemerintah atas segenap tata kelola keuangan mulai dari proses perencanaannya, pelaksanaannya, dan pertanggungjawabannya.

Baca Juga :  Raih Opini WTP BPK-RI Enam Kali Berturut-turut, Pemprov Banten Panjatkan Syukur, BPK-RI Apresiasi

“Tadi amanat dari Ketua BPK RI (Isma Yatun, red), di antaranya menggarisbawahi satu perjalanan tata kelola pemerintahan khusus dalam aspek tata kelola keuangan yang telah berjalan dengan baik sehingga diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya.

“Dalam sambutannya, Bapak Presiden menggarisbawahi kepada semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk terus menerus berkinerja secara baik, menatakelolakan keuangan dengan benar,” tambahnya.

Bapak Presiden, lanjutnya, memerintahkan mengamanatkan bahwa keuangan negara sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kemakmuran masyarakat.

“Kita di Provinsi Banten berkomitmen dengan itu. Menjalankan pemerintahan dengan good governance dan clean governance,” tegas Al Muktabar.

Baca Juga :  DPRD Kabupaten Serang Minta BPD dan Pemerintah Desa Tingkatkan Sinergisme

“Kita juga tercepat dalam menyampaikan laporan ke BPK dan mendapat opini dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian. Kita komitmen untuk menjalankan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga ini seperti yang diamanatkan Bapak Presiden untuk sebesar-besarnya dipersembahkan bagi kemakmuran rakyat,” tambahnya.

Al Muktabar juga menegaskan, Pemprov Banten terus melakukan penguatan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Diharapkan, dengan sistem yang berjalan baik akan menjaga capaian dan raihan Pemprov Banten dalam tata kelola keuangan negara terus terjaga.

“Begitu juga dengan kontrol masyarakat perlu diperkuat. Juga media dalam menyampaikan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat, informasi yang berimbang dan membangun optimisme,” pungkasnya.(Red/Dede)

Share :

Baca Juga

Daerah

Pengelolaan Sampah Tidak Benar, Pemkot Tangsel Ancam Cabut Izin dan Sanksi Pidana Pengusaha Nakal

Daerah

Berhasil Turunkan Stunting, Pemkab Serang Borong 9 Penghargaan

Daerah

Ditetapkan Sebagai Sekda Banten, Andra Soni Lantik Deden Apriandhi Pekan Depan

Daerah

Bawaslu Kota Serang Luncurkan 11 Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024

Daerah

Viral Budi-Agis Temui Sejumlah Kepala OPD, Bawaslu Kota Serang: Belum Terima Laporan

Daerah

Achmad Herwandi Tawarkan Konsep Pembangunan Kota Serang yang Partisipatif

Daerah

Pemprov Banten Gelar Festival Cagar Budaya Danau Tasikardi

Daerah

Cegah Pungli di Sekolah, Bupati Serang Evaluasi Kepala Sekolah Dasar dan Menengah