BagusNews.Co – Ribuan tenaga honorer dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan guru yang tergabung dalam Forum Perjuangan Honorer (FPH) Kabupaten Serang akhirnya melaksanakan aksi damai di Pendopo Kabupaten Serang setelah sebelumnya dibatalkan.
Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan pendapat di hadapan publik mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Pada Rabu, 15 Januari 2025, ribuan tenaga honorer berunjuk rasa di Pendopo Kabupaten Serang, Banten, menuntut kejelasan mengenai status pengangkatan mereka menjadi PPPK penuh waktu.
Pantauan BagusNews.Co di lokasi, demonstrasi ini dihadiri oleh honorer dari seluruh OPD di Kabupaten Serang yang menuntut Pemkab Serang untuk mengakomodasi semua tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu.
Wakil Ketua Porsitas Kabupaten Serang Aat Supriyatna menyampaikan bahwa seluruh demonstran menuntut agar Pemkab Serang dapat memenuhi aspirasi mereka.
“Kami dari honorer OPD se-Kabupaten Serang, tuntutannya PPPK penuh waktu, tidak ada yang lain. Tidak mau R2 atau R3, pokoknya PPPK penuh waktu, titik,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa selama setahun terakhir, Pemkab Serang hanya membuka kuota sekitar 500, sementara jumlah honorer di daerah tersebut mencapai 4.500 orang.
“Kami di sini, honorer-honorer itu sudah banyak yang sudah pada tua, sudah berusia, masa mau diangkat cuman paruh waktu,” imbuhnya.
Sebelum melaksanakan aksi ini, mereka mengaku telah berusaha melakukan audiensi sejak tahun lalu, namun hasilnya hanya berupa janji belaka.
“Hasilnya juga hanya janji-janji saja. Tapi ya kenyataannya tidak ada. Padahal mereka mengaku pemerintah Kabupaten Serang akan menyelesaikan semua honorer di Kabupaten Serang,” tambahnya.
FPH menginginkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam proses perekrutan PPPK.
“Kami akan tetap bertahan di sini apapun yang terjadi supaya apa yang kami inginkan ini bisa tercapai, pemerintah juga harus transparansi dan akuntabilitas dalam perekrutan PPPK,” tegasnya.
Sementara itu Azizah, seorang guru kelas di SD negeri Kecamatan Kragilan, ia menyampaikan harapannya agar formasi yang dibuka lebih banyak setiap tahunnya. “Harapannya adalah apa yang kita tuntut itu, ya bisa terealisasi. Karena tenaga honorer di kabupaten itu kan, ada banyak banget, tapi tahun ini dibuka hanya 50-70 untuk guru kelas,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, FPH mengajukan beberapa tuntutan, antara lain meminta agar semua honorer diangkat menjadi pegawai penuh waktu.
Jika tuntutan tersebut tidak dapat direalisasikan, mereka meminta agar pegawai R2 dan R3 diangkat menjadi pegawai penuh waktu.
Selain itu, mereka juga meminta anggaran gaji paruh waktu sesuai dengan Standar Harga Satuan (SSH) maksimal, serta kepastian mengenai kapan semua tuntutan untuk pengangkatan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, akan terealisasi.
Aksi ini diharapkan dapat menarik perhatian pemerintah daerah untuk memberikan solusi yang sesuai bagi para honorer yang telah lama menunggu kejelasan status kerja mereka. (Red/Dwi)
