Home / Daerah

Senin, 1 September 2025 - 16:20 WIB

Gelar Aksi di KP3B, Mahasiswa Tuntut Penghapusan Tunjangan Anggota Dewan

Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, KP3Bl Dok. Dwi MY-BNC

Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, KP3Bl Dok. Dwi MY-BNC

BagusNews.Co – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyuarakan kritik keras terhadap kinerja lembaga legislatif dan mendesak adanya perubahan nyata yang lebih berpihak kepada rakyat.

Dalam aksi yang digelar pada Senin 1 September 2025, HMI Serang menyoroti kondisi DPRD Banten yang mereka anggap telah menunjukkan kinerja yang buruk.

Mereka menilai bahwa lembaga legislatif tersebut telah gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai representasi rakyat.

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Rival, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak penghapusan seluruh tunjangan anggota DPR.

Baca Juga :  Pemkot Serang Bangun Ekosistem Ketenagakerjaan Demi Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja

“Kami mendesak penghapusan seluruh tunjangan anggota DPR. Sudah cukup rakyat dibebani pajak, sementara wakil rakyat sibuk memperkaya diri sendiri,” katanya.

Selain menyoroti soal tunjangan, massa aksi juga mengungkapkan keprihatinan terhadap praktik mafia proyek Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang diduga melibatkan sejumlah oknum di DPRD Banten. Mereka menuding adanya praktik korupsi yang merugikan rakyat dan menghambat pembangunan yang transparan.

“Mafia Pokir ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. DPRD seharusnya mengawal aspirasi, bukan bermain proyek,” tegas Rival.

Lebih lanjut, mereka mengancam bahwa jika DPRD dan DPR tidak mampu menjalankan fungsi mereka secara maksimal, lembaga legislatif tersebut layak dibubarkan.

Baca Juga :  Hari Jadi Kabupaten Serang, Mahasiswa Tuntut Perbaikan Kinerja Pemerintah

“Kalau DPR dan DPRD tidak bisa menjadi suara rakyat, bubarkan saja! Jangan sampai rakyat terus dikhianati oleh para elite,” ujarnya dengan nada tegas.

Selain fokus pada aspek legislatif, mahasiswa juga menekan pemerintah provinsi, khususnya Gubernur Banten, agar segera mengesahkan regulasi beasiswa. Mereka menilai akses pendidikan harus diperluas dan dipermudah, bukan dipersulit oleh birokrasi yang berbelit-belit.

“Anak-anak muda Banten harus punya kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Regulasi beasiswa harus segera disahkan agar tidak ada lagi mahasiswa putus kuliah karena masalah biaya,” pungkas Rival. (Red/Dwi)

Share :

Baca Juga

Daerah

Perintah Bupati Serang, Komnas PA Fokus Pulihkan Mental Korban Pelecehan Seksual di Waringin Kurung

Daerah

Update: Korban Tenggelam di Curug Goong Ditemukan Meninggal Dunia

Daerah

Puluhan Tahun Jalan Rusak, Warga Banjarsari Pandeglang Perbaiki Sendiri

Daerah

Website Kencana, Inovasi DP3AKKB Banten dalam Petakan Kependudukan

Daerah

Indeks Reformasi Hukum Provinsi Banten  Terbaik ke-2 Secara Nasional

Daerah

Waspada Penipuan Mengatasnamakan Petugas PLN, Masyarakat Diminta Melapor

Daerah

Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024 di Banten Hampir Sembilan Juta Pemilih

Daerah

IJTI Banten Gelar Literasi Media dan Santunan untuk Santri Yatim