BagusNews.Co – Pada hari jadi ke-499 Kabupaten Serang, ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggelar unjuk rasa yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.
Aksi tersebut menjadi momentum kritis terhadap berbagai persoalan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Serang.
Diketahui bahwa mahasiswa berusaha masuk ke kawasan kantor Pemkab Serang untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.
Namun, upaya mereka mendapat hambatan dari aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Situasi memanas ketika terjadi dorong-mendorong antara mahasiswa dan aparat, sehingga sempat terjadi kericuhan di sekitar gedung pemerintahan.
Salah satu peserta aksi, Bagas, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap tindakan aparat yang dinilai berlebihan.
”Kami tidak percaya lagi dengan polisi. Polisi itu seharusnya mengamankan, bukan memukuli kami yang hanya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Niat kami ingin bertemu Ibu Bupati, tapi malah diadang dan bahkan ada yang ditendang. Itu tindakan represif,” ungkapnya, Rabu, 8 Oktober 2025.
Ketua Umum HMI Cabang Serang Eman Sulaeman menyampaikan, aksi ini adalah bentuk kritik terhadap kinerja Pemkab Serang yang dinilai belum optimal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat.
Ia menyoroti sejumlah isu, mulai dari sektor pendidikan, pengangguran, hingga lingkungan hidup.
Menurut Eman, meskipun alokasi anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBD, kenyataannya banyak sekolah di Kabupaten Serang yang fasilitasnya masih sangat buruk dan tidak layak.
”Masih banyak sekolah satap di Kabupaten Serang. Padahal anggaran pendidikan sudah besar, tapi fasilitas belajar masih buruk,” ujarnya.
Selain itu, HMI juga menyoroti masalah lingkungan akibat aktivitas industri yang dianggap belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
”Industri di Kabupaten Serang banyak, tapi pengangguran tetap tinggi. Artinya industri belum mampu menyerap tenaga kerja lokal,” imbuh Eman.
Tak hanya itu, mereka mengkritik lambatnya penanganan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh pemerintah daerah.
”Ada program dari kementerian soal TPA, tapi Pemkab tidak becus mencari lahan. Akhirnya dialihkan ke Kota Serang, di Cilowong. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.
Mereka juga menuntut penertiban tambang ilegal di Kecamatan Bojonegara dan Pabuaran yang dianggap meresahkan warga.
Jika tuntutan tidak direspons, mereka berencana menggelar aksi massa yang lebih besar lagi di masa mendatang.
”Jika tuntutan kami diabaikan, kami akan turun lagi ke Pendopo Kabupaten Serang dengan kekuatan yang lebih besar bersama masyarakat,” pungkasnya. (Red/Dwi)
