BagusNews.Co – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan melakukan aksi unjuk rasa di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang.
Unjuk rasa tersebut merupakan demonstrasi kedua yang digelar oleh mahasiswa, dengan fokus utama menyoroti berbagai persoalan di dunia pendidikan di Kabupaten Pandeglang, mulai dari tingginya angka anak putus sekolah hingga kesejahteraan para guru.
Dalam aksi yang berlangsung pada Jumat, 12 November 2025, para mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka secara tegas.
Salah satu peserta aksi, Gamal Arya Mandalika, menyampaikan kekecewaannya karena tidak ada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang yang hadir atau mau menemui mereka.
“Tentunya kami sangat kecewa, aksi kali ini pun kami tidak bisa masuk dan tidak ada pihak pemerintah yang mau menemui kami,” ujarnya kepada wartawan di sela aksi.
Mereka mendesak Pemkab Pandeglang, khususnya Bupati Pandeglang, untuk segera mengambil langkah nyata dalam membenahi sektor pendidikan.
Selain itu, mereka juga meminta agar PGRI dievaluasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Pandeglang.
“Kami menuntut agar Bupati segera bebenah dan melakukan langkah nyata untuk pendidikan di Pandeglang karena masih banyak anak putus sekolah di sini,” tegas Gamal.
Selain isu pendidikan umum, massa aksi lainnya, Imron Rosadi, juga menyuarakan kritik terhadap pernyataan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi.
Dalam orasinya, Imron menyoroti ucapan Wakil Bupati yang menyebut bahwa gaji guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu berkisar antara Rp600 ribu hingga Rp700 ribu, dan menyebutnya sebagai “ladang ibadah.”
“Betapa teganya Wakil Bupati kita, Iing Andri Supriadi, yang ketika mengungkapkan gaji guru PPPK paruh waktu yang hanya Rp600 ribu sampai Rp700 ribu sebagai ladang ibadah. Seharusnya, dia mencari solusi untuk kesejahteraan para guru, sementara tugas dan tanggung jawab guru sangat besar,” kritik Imron. (Red/Guntur)
