Home / Daerah

Senin, 28 November 2022 - 15:26 WIB

Cegah Kekerasan, DP3AKKB Banten Dorong Daerah Bentuk Kelurahan/Desa Ramah Perempuan dan Anak

BagusNews.Co – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten mendorong kabupaten kota membentuk kelurahan atau desa ramah perempuan dan anak.

Hal itu dalam rangka mencegah sekaligus mengedukasi masyarakat tentang potensi serta modus yang dapat menimbulkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kepala DP3AKKB Banten, Siti Ma’ani Nina mengatakan, kelurahan ramah perempuan dan anak sejauh ini baru diterapkan di Kota Cilegon. Daerah lainnya didorong untuk membentuknya guna menjaga perempuan dan anak jadi korban kekerasan.

“Kami mengimbau 8 kabupaten kota untuk membentuk desa, kelurahan ramah perempuan dan anak. Alhamdulillah di Cilegon hampir seluruh dibentuk kelurahan ramah permepuan dan peduli anak,” katanya.

Baca Juga :  Banten Juara Umum Pengangguran Tertinggi di Indonesia Tahun 2023

Nina menyatakan, E-SAPA (Sahabat Perempuan dan Perlindungan Anak) sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mempermudah layanan.

“Progres E-SAPA terkait dengan website yang harus dilaporkan oleh relawan sahabat perempuan dan anak, sampai saat ini berproses dan ada kamar yang harus diisi oleh relawan agar terdokumentasikan dan terlaporkan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mencoba meningkatkan skil sehingga mampu menghasilkan pendapatan. Dengan begitu, perempuan menjadi mandiri dan bisa mencari penghasilan tambahan.

Baca Juga :  Teater Awak-Awak Gerabah Kenalkan Hasil Kriya Banten

Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya mengaku telah bekerjasama dengan lembaga tertentu, akademisi dan dunia usaha.

“Kita mencoba mengembangkan perintisan usaha perempuan sebagai bentuk mandiri karena program pak gubernur agar dapat mandiri mendapatkan pendapatan dari skil,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, dengan E-SAPA juga diharapkan perempuan berpartisipasi dalam perencanaan desa. Sehingga perempuan bukan hanya menjadi objek pembangunan.

“Sekarang ini bagaimana 10 indikator dijalankan dengan diawali perencanaan desa bagaimana permepuan berpartisipasi. Untuk melindungi perempuan dan anak,” tutupnya. (ADV)

Share :

Baca Juga

Daerah

Mahasiswa Desak Polda Banten Tindak Tegas Kasus Kekerasan dan Pencegahan Represi dalam Unjuk Rasa

Daerah

Pengamat Sebut Tidak Ada Aturan Pj Gubernur Lantik Guru Yang Telah Dinyatakan Lulus Cakep dan Pengawas Dalam Jangka Waktu Tertentu

Daerah

HGN 2022, Ini Penghargaan Pemprov Banten untuk Guru

Daerah

H-2, Lonjakan Pemudik Masih Terjadi di Pelabuhan Merak

Daerah

Banten Jadi Perhatian Timnas AMIN, Ketua TPD Gembong : Utamanya Tangerang Raya

Daerah

BAM DPR RI Tindak Lanjuti Aspirasi Warga Tangsel soal Ganti Rugi Lahan Tol

Daerah

Ribuan Desa di Banten Berpotensi Banjir dan Longsor, BPBD Siaga

Daerah

Bupati Pandeglang Langsung Temui Kedua Anak Putus Sekolah