BagusNews.Co –Tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Perjuangan Honorer (FPH) Kabupaten Serang memenuhi undangan audiensi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang.
Audiensi ini berlangsung satu hari sebelum rencana aksi damai besar-besaran yang akan digelar di Pendopo Kabupaten Serang pada Selasa, 13 Januari 2025.
Audiensi tersebut diadakan di ruang rapat BKPSDM, Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang, pada Senin, 12 Januari 2025.
Adapun tujuan dari audiensi ini adalah untuk meredam niat tenaga honorer yang berencana melaksanakan aksi unjuk rasa pada hari berikutnya.
Forum Perjuangan Honorer memiliki beberapa tuntutan penting yang ingin disampaikan dalam aksi tersebut, di antaranya adalah meminta agar semua honorer diangkat menjadi pegawai penuh waktu. Jika hal tersebut tidak dapat direalisasikan, mereka meminta agar pegawai R2 dan R3 dijadikan pegawai penuh waktu.
Selain itu, FPH juga meminta anggaran gaji paruh waktu sesuai dengan SSH maksimal, serta kepastian mengenai kapan semua tuntutan untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, akan dipenuhi.
Sekretaris BKPSDM Kabupaten Serang M. Mujtahidi,memberikan penjelasan terkait audiensi tersebut.
“Ya, kan kalau kami dari BKPSDM untuk menjelaskan dulu kaitan dengan PPPK paruh waktu dan penuh ini supaya tidak ada mis-komunikasi,” ujarnya.
Mujtahidi juga menegaskan bahwa jika tidak lulus PPPK penuh, para honorer akan diarahkan untuk menjadi PPPK paruh waktu.
Namun, ia menambahkan bahwa juknis untuk ini masih akan diumumkan setelah seleksi PPPK paruh waktu tahap kedua selesai.
Sementara itu, perwakilan honorer, Abdul Gafur Muslim, mengungkapkan bahwa meskipun audiensi telah dilakukan, mereka tetap bertekad untuk melaksanakan aksi damai.
“Kami bertekad sama teman-teman lain, tetap untuk melaksanakan aksi karena yang di bawah ini sudah tidak sabar,” ujarnya.
Gafur juga mengharapkan agar pemerintah daerah memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu.
Dalam aksi damai tersebut, diperkirakan akan ada hampir seribu tenaga honorer yang ikut serta, yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk guru honorer dari SD dan SMP, serta tenaga dari Dinas Kesehatan.
“Kami ingin kepastian dari Bupati bahwa untuk kami, kejelasannya seperti apa,” ujar Gafur.
Mujtahidi juga menjelaskan bahwa semua non-ASN tidak bisa diberhentikan begitu saja, dan mereka akan berjuang untuk mendapatkan status PPPK paruh waktu.
“Kami sudah buat edaran kepada semua OPD bahwa tidak ada yang namanya pemberhentian dan pengangkatan non-ASN di tahun 2025,” jelasnya.
Meskipun audiensi diadakan dengan harapan untuk mencegah aksi damai, FPH tetap berkomitmen untuk melanjutkan rencana tersebut.
“Hasil dari audiensi ini meminta kami supaya tidak melaksanakan aksi, tapi kami tetap melaksanakan aksi,” ungkap Gafur. (Red/Dwi)
