BagusNews.Co – Gubernur Banten Andra Soni mengatakan salah satu fokus Pemprov Banten saat ini, diantaranya dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Yakni melalui program sekolah gratis bagi SMA, SMK dan SKh serta Madrasah Aliyah swasta di Provinsi Banten.
Dikatakan Andra Soni program sekolah gratis tersebut bertujuan untuk membantu anak-anak generasi muda agar dapat melanjutkan pendidikannya.
“Sehingga, dengan sekolah gratis ini bagaimana jangan ada lagi anak lulusan SMP tidak melanjutkan sekolah,” ungkap Andra Soni dalam kegiatan Rapat Kerja BEM KBM Untirta Kabinet Asa Berdaya 2025 di Aula Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang pada Minggu, 23 Maret 2025.
Selanjutnya, Andra Soni menyampaikan pada tahun 2024 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Banten berada di angka 9,23 tahun. Sehingga Pemprov Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan RLS tersebut melalui program sekolah gratis.
“Kita ingin meningkatkan kualitas SDM melalui program itu, supaya anak-anak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya,” katanya.
Selain fokus pada sektir pendidikan, kata Andra Soni, Pemprov Banten juga saat ini tengah menyiapkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (BANG ANDRA). Hal tersebut sebagai upaya dalam menunjang konektivitas dan pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Dalam waktu dekat kita akan bangun jalan desa yang kita intervensi dan dibangun khusunya di wilayah Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang. Pembangunan itu untuk menyambung akses masyarakat dan mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah utara dan selatan,” imbuhnya.
Sementara, Presiden Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtaya (Untirta) Ferdansyah mengatakan pihaknya memberikan hasil kajian di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KBM Untirta tekait isu-isu yang ada di Provinsi Banten.
“Tadi kita juga memberikan hasik kajian kami kepada gubernur, hasik kajian iti diantaranya terkait isu pendidikan, agraria dan isu korupsi,” ujarnya.
Untuk kajian terkait isu pendidikan, kata Ferdansyah, pihaknya mendapatkan data dari hasil kajuan diantanya masih banyak anak-anak yang harus putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan.
“Kami di BEM Untirta menempatkan diri sebagai mitra kiritis, jadi apapun kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Maka kami akan terus melalukan kritikan,” imbuhnya.
“Kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Banten dapat melibatkan pihak-pihak terkait. Sehingga dalam memberikan atau mengeluarkan kebijakan dapat sesuai dengan kebutuhan mayarakat,” pungkasnya.(Red/Dede)
