BagusNews.Co – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Rina Dewiyanti menegaskan pelatihan kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh hanya dipandang sebagai persyaratan administratif maupun pengembangan karier semata. Lebih dari itu, pelatihan harus mampu melahirkan pemimpin perubahan yang siap menjawab berbagai tantangan birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Rina Dewiyanti saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XII, XIII, dan XIV serta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XXII Tahun 2026 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Jalan AMD Lintas Timur No. 6, Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Selasa, 21 Juli 2026.
Menurut Rina, jabatan yang diemban seorang ASN harus ditunjang dengan jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga harus mampu memberikan arah, menghadirkan solusi, menjadi teladan, membangun kepercayaan, serta menggerakkan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bersama.
“Pelatihan kepemimpinan tidak boleh hanya dipandang sebagai persyaratan administratif atau pengembangan karier. Pelatihan ini harus menjadi proses pembentukan pemimpin perubahan,” kata Rina.
Ia mengatakan, pejabat administrator maupun pejabat pengawas memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, para peserta diharapkan mampu memahami visi pimpinan sekaligus mendengar kebutuhan pegawai dan masyarakat.
“Harus mampu menjaga target organisasi sekaligus memastikan proses kerja berjalan secara manusiawi, profesional, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Rina juga mengingatkan bahwa birokrasi saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Masyarakat menginginkan pelayanan yang mudah, cepat, adil, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan pemerintah, menurutnya, diukur dari kemudahan pelayanan, kecepatan penyelesaian persoalan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Rina menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Digitalisasi harus dimanfaatkan untuk mempercepat pelayanan, menyederhanakan proses kerja, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat.
“Jangan sampai justru menambah tahapan, menambah beban pegawai, atau menyulitkan masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, Rina juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dan lintas instansi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus disikapi dengan bekerja secara efektif dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang jelas, tepat sasaran, dan hasil yang terukur.
Di samping kompetensi, Rina menegaskan integritas merupakan fondasi utama kepemimpinan ASN. Setiap pejabat harus mampu mencegah praktik korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, serta konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya.
Pada kesempatan tersebut, Rina juga mengingatkan pentingnya aksi perubahan yang menjadi bagian dari pelatihan kepemimpinan. Menurutnya, setiap aksi perubahan harus dirancang berdasarkan kebutuhan organisasi, realistis, terukur, dapat dilaksanakan, serta memiliki peluang untuk terus dikembangkan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.(Red/Dede)
