BagusNews.Co – Dalam upaya memperkuat kesetaraan gender dan membangun masyarakat yang inklusif, Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah resmi membuka Sekolah Gender Angkatan II 2026.
Kegiatan ini digelar di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Tangerang pada Rabu, 25 Februari 2026, sebagai langkah Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menanamkan nilai-nilai keadilan gender tidak hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam praktik sehari-hari masyarakat.
Intan menegaskan, kesetaraan gender bukan sekadar wacana, melainkan harus terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan.
“Perempuan dan laki-laki adalah mitra sejajar dalam membangun daerah. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga menjadi kuat. Ketika keluarga kuat, masyarakat akan kokoh. Dan ketika masyarakat kokoh, Kabupaten Tangerang akan semakin maju dan berkeadilan,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan bangsa dan daerah tidak akan optimal tanpa partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan yang memiliki peran penting dalam proses tersebut.
Selain sebagai ruang belajar, diskusi, dan berbagi ilmu, Sekolah Gender tahun ini dianggap sebagai wadah untuk merancang aksi nyata dalam mengatasi berbagai permasalahan berbasis gender.
“Sekali lagi, Sekolah Gender ini bukanlah sekolah dalam bentuk fisik, tetapi semacam short course. Ini adalah ruang belajar, berdiskusi, dan merancang aksi nyata serta kontribusi perempuan bagi suksesnya program pembangunan yang bermanfaat,” imbuh Intan.
Lebih lanjut, ia menegaskan, kesetaraan gender bukan tanggung jawab satu perangkat daerah saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Pemerintah, DPRD, organisasi masyarakat, dunia pendidikan, tokoh agama, pemuda, dan keluarga harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
“Saya berharap melalui Sekolah Gender ini bisa melahirkan rencana aksi nyata dan banyak kampanye publik untuk program-program yang bermanfaat,” katanya.
Pihaknya juga menegaskan, target utama dari program ini adalah menghasilkan rencana aksi yang konkret terhadap isu diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di masyarakat.
“Saya berharap Sekolah Gender II ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi melahirkan rencana aksi yang lebih nyata, seperti kampanye publik, edukasi di sekolah, pendampingan korban, penguatan regulasi, atau inovasi program berbasis komunitas,” tambahnya.
Intan pun berharap, Sekolah Gender II 2026 dapat menjadi tonggak lahirnya Kabupaten Tangerang yang semakin inklusif, ramah perempuan, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Sri Panggung menyampaikan dukungan dan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Ia menegaskan, Sekolah Gender bertujuan agar perempuan semakin pintar, berdaya saing, dan memahami peran serta kapasitasnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Sekolah gender ini ada sebanyak 4 angkatan dengan masing-masing angkatan sekitar 50 peserta. Kita ingin perempuan itu lebih berani, produktif, dan berkontribusi dalam pembangunan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Asep Suherman menambahkan, Sekolah Gender adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas masyarakat, khususnya perempuan, agar lebih berani memperjuangkan hak dan peran perempuan secara konstruktif.
“Sekolah gender bukan sekadar pelatihan, tetapi menjadi ruang belajar bersama untuk menumbuhkan kesadaran kritis, solidaritas sosial, serta keberanian dalam memperjuangkan hak dan peran perempuan,” ujarnya.
Harapannya, melalui program ini akan muncul para penggerak kampanye kesetaraan gender yang mampu menjadi agen perubahan, mengedukasi masyarakat dan lingkungannya, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan daerah.
“Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam sikap, perilaku, dan aksi komunitas yang mampu menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai daerah yang semakin ramah perempuan, inklusif, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender,” tutur Asep.(Red/Munjul)
