BagusNews.Co – Gelombang kekhawatiran pekerja terhadap penerapan artificial intelligence (AI) dan otomatisasi (teknologi robotik) yang mulai merambah pabrik-pabrik di wilayah Banten.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan, pemerintah daerah tidak akan membatasi penggunaan artificial intelligence (AI) dan teknologi robotik di sektor industri, melainkan fokus pada penyiapan lapangan kerja mandiri agar buruh mampu beradaptasi dengan modernisasi.
Demikian disampaikan Dimyati usai menghadiri halalbihalal KSPSI di PT KMK Global Sports, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa, 14 April 2026. Ia menilai, kemajuan teknologi adalah keniscayaan yang harus didukung untuk meningkatkan efisiensi industri. Namun, ia juga menekankan pentingnya reorientasi tenaga kerja agar para buruh tidak sekadar menjadi operator mesin, tetapi bertransformasi menjadi SDM yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
Dimyati juga secara tegas menolak gagasan mengenai pengetatan atau pembatasan penggunaan teknologi modern di lingkungan kerja. Menurutnya, inovasi seperti AI dan robotik justru hadir untuk memudahkan pekerjaan manusia, bukan untuk menghapuskan peran manusia secara total di sektor manufaktur.
“Oh enggak dong, enggak bisa dibatasi (penerapan AI dan teknologi robotik di industri) kalau modernisasi teknologi itu harus, malah harus didukung. Cuma kita menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan untuk mereka supaya mereka mandiri,” tegas Dimyati.
Ia menambahkan, meskipun penggunaan tenaga kerja manusia (manpower) mungkin mengalami pengurangan secara kuantitas di lini produksi tertentu, peran manusia tetap krusial dalam mengendalikan teknologi tersebut.
“Tapi tetap, manpower itu diperlukan. Jadi walaupun sudah ada teknologi modern yang andal, tapi tetap pekerja itu yang memudahkan pekerja,” imbuhnya.
Sebagai solusi atas dampak efisiensi teknologi, Dimyati mendorong adanya perubahan paradigma di kalangan pekerja. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan buruh untuk tumbuh menjadi pengusaha mandiri. Hal ini bertujuan agar angkatan kerja di Banten tidak selamanya bergantung pada status sebagai pekerja kasar, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja baru.
“Jadi itu tugasnya Pemerintah Kabupaten/Kota, tugasnya Pemerintah Provinsi untuk bagaimana manpower itu berdaya guna, mandiri. Jadi mereka juga jangan jadi buruh terus, kan besok-besok harus jadi orang yang lebih mandiri dan mereka punya pekerja lagi, itu automatically,” jelas Dimyati.
Ia meyakini, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak akan habis selama ada inovasi dan kemandirian ekonomi. Bagi pemerintah, kunci menghadapi era AI adalah memberikan pelatihan dan pendidikan yang relevan guna meningkatkan kompetensi dan akreditasi buruh.
Selain isu teknologi, Dimyati juga menyinggung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas industri di tengah eksalasi krisis global. Salah satu strategi utama yang dijalankan adalah memastikan birokrasi tidak menambah beban biaya produksi bagi pengusaha maupun beban hidup bagi pekerja melalui efisiensi perizinan.
“Pemerintah memberikan solusi tadi, mempermudah perizinan, terus juga mempermudah tidak menekan terlalu besar kewajiban-kewajiban apa misalnya yang berlebihan. Sehingga kita berdasarkan regulasi saja. Jangan sampai ada menambah-nambah yang sifatnya inefisiensi terhadap pengusaha maupun terhadap pekerja,” katanya. (Red/Dwi)
