Home / Politik

Jumat, 22 November 2024 - 19:41 WIB

Hariz Azhar: Mendes Yandri Bikin Malu Kabinet Prabowo

BagusNews.Co – Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar, mengkritik Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dalam pernyataannya, Haris minta Yandri menunjukkan etika kepemimpinan yang baik, menghentikan tindakan diskriminatif, dan tidak merusak kepercayaan publik terhadap kabinet Presiden Prabowo Subianto.

“Jangan buat malu kabinet Prabowo. Tunjukkan bahwa Anda layak menjadi menteri. Bukan menggunakan jabatan untuk mendukung kepentingan politik tertentu,” ujar Haris Azhar di Hotel Le Dian Hotel & Cottages, Kota Serang, Jumat 22 November 2024.

Haris menyoroti tindakan Yandri yang diduga memanfaatkan jabatan dan fasilitas kementerian untuk mendukung pencalonan istrinya, Ratu Zakiyah, sebagai Bupati Kabupaten Serang. Ia menyebut tindakan tersebut melanggar prinsip demokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap netralitas pejabat negara.

“Kami punya cukup bukti, saksi, dan jejak yang menguatkan dugaan ini. Kami minta hentikan persuasi diskriminatif kepada kelompok tertentu. Biarkan masyarakat bebas menimbang dan memilih calon pemimpinnya tanpa intervensi,” tegas Haris.

Baca Juga :  Andra Soni -Dimyati Banjir Dukungan Parpol, Akademisi: Ini Mempermudah Kemenangan

Haris juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak membutuhkan arahan dari seorang menteri atau aparat penegak hukum untuk menentukan pilihan politik mereka.

“Jika seseorang sudah cukup umur dan memiliki hak pilih, kita harus percaya bahwa dia mampu berpikir dan memilih secara mandiri,” tambahnya.

Haris menyebutkan bahwa tindakan Yandri melibatkan penggunaan kop surat resmi Kemendes PDT untuk kegiatan pribadi, hingga terindikasi memobilisasi perangkat desa dalam berbagai forum. Meski Yandri dikabarkan telah meminta maaf atas penggunaan kop surat, Haris menilai itu belum cukup.

“Yang jadi masalah bukan hanya kop surat. Ada tindakan lebih ekstrem, seperti indikasi memobilisasi kepala desa dan penggunaan wewenang, hingga manipulasi sumber daya kementerian. Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini soal moral dan etika,” bebernya.

Haris juga mempertanyakan sejauh mana Yandri memahami tugasnya sebagai menteri. “Ada banyak desa lain yang membutuhkan perhatian menteri. Jika Anda fokus pada politik lokal, bagaimana Anda bisa menjalankan tugas untuk desa-desa lain? Biarkan istri Anda (red-calbup) membuktikan dirinya sendiri tanpa terhalang oleh bayang-bayang jabatan Anda,” sindir Haris.

Baca Juga :  Ratu Zakiyah Tawarkan Program untuk Perempuan dan Anak Muda

Hariz juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh bawahannya. Ia menegaskan bahwa tindakan Yandri merusak integritas kabinet dan demokrasi.

“Kita perlu memberitahu Presiden Prabowo yang sedang keliling dunia soal masalah ini. Tapi kita harus pastikan bahwa istana tahu menterinya tidak sekadar minta maaf soal kop surat, tapi juga melakukan tindakan-tindakan yang lebih serius. Saya berharap dia marah ke saya, jadi kita akan buka-bukaan bukti,” tandasnya.

Haris menegaskan bahwa dirinya dan timnya akan terus memantau dan mengumpulkan bukti atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Yandri dan pihak-pihak terkait.

“Kami akan membawa kajian-kajian ini langsung ke istana. Kami tidak ingin hanya bicara, kami ingin ada tindakan nyata,” pungkas Haris Azhar. (Red/Dede)

Share :

Baca Juga

Daerah

Hasil Quick Count PSU Pilkada Kabupaten Serang Zakiyah-Najib Unggul, Harapan Baru untuk Masyarakat

Daerah

DPS Provinsi Banten di Pilkada 2024 Mencapai 8,9 Juta Pemilih, KPU Banten : Jumlah Ini Hasil Dari Coklit

Daerah

Jelang Pilkada Serentak 2024, Ratusan Pelamar PPK Ikuti Seleksi CAT

Politik

Jelang Kongres VI, Demokrat Kabupaten Tangerang Ingin AHY Kembali Pimpin Partai Berlambang Mercy

Politik

Dinobatkan Jadi Penasehat Slankers Banten, Andra Soni Dialog dan Nyanyi Bareng

Politik

Penyaluran Bansos Kampanyekan Andra-Dimyati, Bawaslu Hanya Beri Sanksi Teguran

Daerah

KPU Kota Serang Catat 2.064 Masyarakat Masuk DPT Telah Meninggal Dunia

Politik

Logistik Pilkada 2024 Tiba di Pulau Tunda