Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyampaikan beberapa langkah yang telah dilakukan dalam rangka antisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), diantaranya melakukan peninjauan langsung pada lapak-lapak hewan ternak dan check point di perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, Pemprov Banten juga telah melakukan vaksinasi kepada sejumlah hewan, diketahui dari 8 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten hanya terdapat 6 Kabupaten/Kota yang terdapat kasus PMK, dan hanya Kota Serang serta Kota Cilegon yang belum ditemukan kasus PMK.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan pihaknya akan segera membentuk satuan tugas (satgas) penanganan PMK pada tingkatan Provinsi Banten, dimana didalam satgas tersebut melibatkan semua pihak-pihak terkait.
“Sudah kita bentuk sebenarnya, tapi kemarin ada perubahan sesuai dengan arahan pak Menko dan tadi juga kita mendapatkan arahan teknis, maka segera mungkin nanti malam juga bisa, kita sudah bentuk ada Forkopimda di dalamnya sehingga kuat, dan menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan tugas kita masing-masing,” ungkap Al Muktabar seusai mengikuti rapat koordinasi penanganan PMK bersama BNPB serta Forkopimda tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Selasa (28/6/2022).
Menurutnya, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam pencegahan PMK melalui tugas dan fungsi dari satgas. Diantaranya terdapat beberapa tugas dan fungsi dari satgas penanganan PMK diantaranya kuratif, preventif dan juga promotif.
“Jadi ada pencegahan yang dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur sesuai dengan pendekatan kepada PMK ini, kemudian tingkat Kuratif jika telah ditemukan terjangkit dilakukan pengobatan sesuai dengan tahapan prosedur,” katanya
“Lalu promotif, kita selalu menginformasikan ke publik agar tenang untuk bisa menyikapi keadaan ini sesuai dengan yang berkembang, dan pemerintah akan melakukan dukungan terhadap langkah itu dan terus akan kita lakukan semaksimal mungkin,” sambungnya.
Sementara terkait jumlah dosis untuk vaksin bagi hewan ternak, kata Al Muktabar, Provinsi Banten telah menerima 1.100 dosis dan telah dilakukan vaksinasi di beberapa Kabupaten/Kota. Dan pihaknya akan melakukan pengajuan kembali kepada Kementerian Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
“Kita sesuai dengan kebutuhan, akan menyampaikan pengajuan permohonan sesuai dengan progres yang sudah tertanam pada hewan ternak yang kita lakukan langkah secara teknis,” jelasnya.
Dengan hal tersebut, lanjut Al Muktabar, membuktikan bahwa pemerintah hadir dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, terlebih saat akan menjelang hari raya idul adha atau yang berkaitan dengan berkurban.
“Karena mobilisasi hewan ternak kita tinggi menyongsong hari raya kurban, kita melakukan hal hal disana,” imbuhnya.
Sementara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Letjen TNI Suharyanto yang juga ketua Satgas Penanganan PMK mengatakan hingga saat ini kasus PMK di Indonesia telah tersebar di 19 Provinsi, sehingga diperlukannya penanganan yang sangat serius, dan terintegrasi.
“Jadi sudah terbentuk satuan tugas penanganan PMK, BNPB ditunjuk sebagai satgasnya untuk nasional dan penanganan dibawah koordinasi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sama seperti penanganan Covid-19,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini pihak sedang melakukan tahapan pengumpulan data dan keterangan terkait populasi ternak serta sudah sejauh mana hewan ternak yang telah terinfeksi.
“Kemudian dalam penanganan juga melibatkan pakar-pakar yang kompeten dalam penanganan penyakit hewan, besok akan ada diskusi yang mendalam di Kementerian Pertanian, nanti akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi di bawah Menkormarves nanti disitu akan jelas apa yang akan dilakukan, apakah sistem lockdown tingkat pulau, Provinsi, Kabupaten/Kota ini pun terkait bagaimana lalu lintas hewan dalam hari Raya Idul Adha,” jelasnya.
Sedangkan terkait ketersediaan vaksin bagi hewan yang sudah saat ini sekitar 800.000 dosis yang diadakan oleh Kementerian Pertanian
“Nanti akan diadakan lagi sesuai dengan kebutuhan,” tandasnya.
