BagusNews.Co – Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Demokrat, Pinan SH. menegaskan pentingnya penataan kawasan permukiman nelayan yang baik dan terintegrasi, guna memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.
Hal tersebut disampaikan Pinan usai mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di kawasan permukiman nelayan di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, 16 April 2026.
Dikatakan Pinan SH, penataan kawasan permukiman nelayan tidak hanya sebatas memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan yang sehat, tertata, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Penataan permukiman nelayan yang baik akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik dari sisi kenyamanan tempat tinggal, kesehatan lingkungan, maupun peningkatan produktivitas nelayan,” ungkap Pinan.
Selanjutnya, Pinan menilai kawasan permukiman nelayan yang tertata dengan baik juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat.
Salah satu contoh yang dapat dikembangkan, kata Pinan, diantaranya kawasan permukiman nelayan di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, yang berada berdampingan dengan kawasan wisata mangrove.
“Jika ditata dengan baik, kawasan ini tidak hanya menjadi tempat tinggal yang layak, tetapi juga bisa menjadi kawasan pariwisata yang menarik. Misalnya kedekatannya dengan wisata mangrove menjadi nilai tambah yang harus dimanfaatkan serta potensi lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pinan menuturkan pengembangan kawasan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru, membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan nelayan dan keluarganya.
“Banyak potensi yang dapat dikembangkan, namun aspek kebersihan dan ketertiban juga harus menjadi perhatian masyatakat sekitar,” imbuhnya
Pada kesempatan itu, Pinan juga menekankan keberhasilan penataan kawasan permukiman nelayan sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat.
“Kolaborasi menjadi kunci utama. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi antara pemerintah, DPRD, swasta, dan masyarakat agar penataan kawasan ini benar-benar optimal dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pinan juga menyampaikan bahwa upaya tersebut sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Ini sejalan dengan harapan pemerintah pusat, di mana pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.(Red/Dede)
