Home / Nasional

Minggu, 19 Februari 2023 - 14:54 WIB

HMI Badko Jabodetabeka-Banten Tolak Omnibus Law RUU Kesehatan

Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka-Banten Faisal Dudayef

Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka-Banten Faisal Dudayef

BagusNews.Co – Rancangan Undang-Undang( RUU) tentang Kesehatan berformat Omnibus Law telah ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-16, Selasa (14/2/2023).

Dalam RUU tersebut, posisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi sorotan lantaran tidak lagi berada di bawah Presiden langsung.

Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka-Banten Faisal Dudayef menolak rancangan RUU Kesehatan tersebut karena menurutnya akan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

“Akan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan karena dalam amanat UU SJSN (Undang- Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional), BPJS adalah badan hukum publik yang mandiri,” ungkap Faisal dalam keterangannya pada Minggu, 19 Februari 2023.

Baca Juga :  Di Tengah Guncangan Ekonomi Global, PLN Cetak Kenaikan Laba Jadi Rp 17,4 Triliun

Faisal menambahkan, BPJS Kesehatan merupakan badan publik yang setara dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dengan posisinya di bawah Presiden. Dengan demikian, BPJS Kesehatan secara kedudukan tersebut jauh lebih kuat dan jauh dari kepentingan oknum-oknum tertentu.

“Dengan berada di bawah Presiden, independensi BPJS Kesehatan dan kemanfaatannya bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan bahwa perbaikan sistem kesehatan di Indonesia haruslah dilihat secara luas. Sebab, di dalamnya terdapat para tenaga kesehatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Selain itu, yang terpenting adalah pembuatan sistem kesehatan bertujuan untuk masyarakat Indonesia agar mencapai derajat kesehatan yang tinggi.

Baca Juga :  Ganjar Pranowo Kunjungi Banten Hari Ini dan Besok, Gerilya Cari Figur Cawapres?

“Bisa dengan perubahan atau perbaikan UU di Bidang Kesehatan. Tapi, kata dia, hal itu harus melalui proses yang benar dengan melibatkan stakeholders kesehatan yang benar-benar ahli,” tegasnya.

“Dari banyak kajian yang dilakukan terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan, banyak hal yang ternyata kurang tepat, baik pada sisi keadilan, kemanfaatan, maupun kepastian hukum,” pungkas Faisal. (Redaksi/Dwi)

Share :

Baca Juga

Daerah

Wapres Ingin Universitas dan RS Islam Syeikh Nawawi Banten Jadi Pusat Peradaban

Daerah

Pj Gubernur Al Muktabar Jenguk Warga Banten Korban Kebakaran Depo Pertamina

Daerah

Banten Kembali Raih Medali Emas Cabor Renang pada POPNAS XVI Sumsel 2023, Yeremia Mendrofa : Ini Sangat Membanggakan

Daerah

Sambut Kedatangan Wapres KH Ma’ruf Amin, Pj Gubernur Al Muktabar: Provinsi Banten Dalam Kondisi Baik

Nasional

Dampak Penerapan Power Wheeling, Ini Kata SP PLN
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Rakernas APPSI Tahun 2023 di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (23/2/2023).

Nasional

Dorong Keberhasilan Pemilu 2024, Mendagri Beberkan Empat Indikator ke Pemerintah Daerah

Daerah

Hadiri Pelantikan, Ketua NU & Ketua Muhammadiyah Jatim Kompak Doakan AHY & Demokrat

Nasional

PLN Cetak Laba Bersih Rp14,4 Triliun Tahun 2022