BagusNews.Co – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten Virgojanti mengatakan terdapat beberapa langkah strategis yang perlu disiapkan dalam mengoptimalkan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Banten tahun 2025, sehingga rencana pembangunan daerah dapat saling berkesinambungan.
“Kita mengundang pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Banten dalam rangka membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah pusat dan provinsi di daerah,” ungkap Virgojanti usai membuka Rakortekrenbang Provinsi Banten tahun 2025 di ASTON Serang Hotel & Convention Center, Kamis (29/2/2024).
Virgojanti juga menuturkan, pihaknya akan menyampaikan dari hasil Rakortekrenbang Provinsi Banten tersebut ke tingkat nasional. Oleh karena itu, kegiatan ini sebagai wadah dalam mensinkronisasi program kegiatan yang menjadi kebutuhan di daerah.
“Kita ingin usulan kita berkualitas dan benar-benar strategis untuk bisa dilaksanakan di wilayah Provinsi Banten,” katanya.
Selain itu, Vorgojanti berharap kegiatan ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama terhadap program serta rekomendasi untuk memenuhi pencapaian pembangunan nasional sebagai masukan dalam koordinasi teknis provinsi dan musrembang nasional, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kita ingin mengawal pembangunan yang berkelanjutan, jadi agar target pemerintah pusat terkait mandatory itu kita harus pastikan di daerah di laksanakan. Melalui rakortekrenbang ini kita harap benar-benar menjadi kebutuhan daerah,” imbuhnya.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani menyampaikan Rakortekrenbang tersebut dilaksnakan mulai 29 Februari hingga 1 Maret 2024 dengan membahas beberapa desk yang telah ditentukan.
“Kegiatan ini untuk mematangkan usulan apa saja yang disampaikan, serta mempertahankan apa yang telah diusulkan,” ujarnya.
Selanjutnya, Mahdani juga mengungkapkan kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan program atau kegiatan, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota. “Ini juga dalam menyelaraskan program,” pungkasnya.
