BagusNews.Co – Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni – Achmad Dimyati Natakusumah menilai, laporan yang dilakukan Tampung Demokrasi ke Bawaslu Banten terkait dengan dugaan pelanggaran aturan debat sesuai PKPU Nomor 13 tahun 2013 yang ditujukan kepada Calon Wakil Gubernur Banten Dimyati sangat keliru.
“Ini dianggap hal yang keliru, karena hingga debat selesai, saya tidak menemukan pertanyaan ataupun pernyataan yang sifatnya menyerang personal pasangan calon sesuai yang di atur dalam tartib debat,” ungkap Kuasa hukum paslon Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah Nandang Wirakusumah dalam keterangannya, Jumat 25 Oktober 2024.
Dikatakannya hingga sesi debat tersebut berakhir, tidak ditemukannya hal yang telah melanggar aturan dan ketentuan debat.
“Bila ada pelanggaran, seharusnya moderator yang telah di tunjuk oleh KPU Banten sesuai dengan aturan bisa menghentikan paparan jika hal itu keluar dari tema visi misi dan program,” katanya.
Sementara, terkait dengan pernyataan Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 2 tersebut yang dianggap merendahkan sosok perempuan. Merupakan hal yang tidak dapat bahkan itu sangat keliru.
“Sebaliknya, Pak Dim ingin lebih memprioritaskan perempuan dan anak dan tentang penangan hukum dan kalimat-kalimat tersebut di sebabkan oleh pernyataan dari Ade Sumaardi,” imbuhnya.
Selanjutnya, ia juga menjelaskan seharusnya tanpa diminta oleh pelapor, Bawaslu Banten akan langsung beraksi sesuai kewenangannya bila didapatkan dugaan pelanggaran. Lantaran Bawaslu hadir dan menyaksikan secara langsung pada pelaksanaan debat.
“Bawaslu seharusnya dapat mengklasifikasikan dan mengidentiifikasi terlebih dahulu laporan-laporan yang masuk dapat diterima atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya
“Karena laporan pelanggaran Pilkada dapat disampaikan secara tertulis dengan memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu, tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Laporan pelanggaran Pilkada ini disampaikan paling lambat 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pilkada,” pungkasnya.(Red/Dede)
