BagusNews.Co – Ratusan massa aksi dari 33 elemen masyarakat berkumpul dan menyampaikan aspirasinya kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan Pemprov Banten.
Mereka juga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kinerja Bupati Serang dan menuntut perhatian serius terhadap berbagai permasalahan di Kabupaten Serang.
Dalam audiensi yang digelar di penghujung unjuk rasa pada Senin, 17 November 2025, perwakilan mahasiswa dan masyarakat menyampaikan pandangan objektif terkait unjuk rasa yang dilakukan di Jalan Raya Bojonegara.
Perwakilan dari berbagai elemen masyarakat menegaskan bahwa janji Bupati Serang untuk menyelesaikan masalah di Bojonegara tidak nyata terbukti.
“Kemarin HUT Kabupaten Serang bahwa Bupati ini menyampaikan dia dalam satu bulan dari pelaksanaan HUT Kabupaten Serang, dia akan membereskan, dia akan turun ke Bojonegara dengan berbagai permasalahan yang ada di Bojonegara,” ujar Eman Sulaeman dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Serang saat audiensi.
Menurutnya, Bupati Serang tidak memiliki komitmen terhadap apa yang ucapannya saat perayaan HUT Kabupaten Serang yang digelar pada awal Oktober 2025.
“Karena kalau dia komitmen hari ini, saya kira masyarakat di Bojonegara dan Pulo Ampel ini tidak akan turun ke jalan,” tuturnya.
Mahasiswa dan masyarakat juga menyoroti ketidakpedulian pemerintah dalam menyikapi masalah lingkungan, kecelakaan lalu lintas, dan pengangguran.
“Hari ini alam dikeruk, hari ini industri banyak, investasi banyak di Kabupaten Serang. Tetapi tenaga kerja loka tidak diserap. Maka, kami punya konsep, punya gagasan, punya kajian secara akademis. Tetapi Bupati Serang kami kira itu pecundang, tidak pernah mau menemui kami,” imbuhnya.
Mereka juga menegaskan bahwa meskipun ada investasi dan industri yang berkembang, penyerapan tenaga kerja lokal masih minim.
“Di Kabupaten Serang ini, 8,19 persen angka pengangguran terbuka. Sedangkan perusahaan di Bojonegara dan Pulo Ampel, termasuk Cikande ini, lebih dari 800,” ujanya.
Mereka juga mengkritik anggaran pemerintah yang dianggap tidak efektif, termasuk dana sebesar Rp76 miliar dari anggaran Setda Kabupaten Serang yang dinilai belum optimal dalam menyelesaikan masalah pokok seperti pengelolaan sampah.
Para mahasiswa juga menyoroti soal tambang dan izin usaha yang tidak berjalan sesuai aturan. Mereka mendesak pemerintah untuk serius menangani persoalan tambang, termasuk aspek pascareklamasi yang selama ini tidak dilaksanakan.
“Tidak ada pascareklamasi yang dilaksanakan. Karena uang deposit dari perusahaan itu dibagi sama pemerintah,” katanya.
Mereka menuntut transparansi dan komitmen nyata dari pemerintah, serta meminta agar tenaga kerja lokal mendapatkan prioritas dalam pengisian posisi kerja.
Aspirasi mahasiswa dan masyarakat menunjukkan keprihatinan terhadap ketidakadilan dan ketidakpastian yang selama ini berlangsung di Kabupaten Serang.
Mereka berharap pemerintah dapat bekerja lebih serius dan nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, bukan sekadar berpromosi di media sosial.
“Kami ingin memberikan konsep dan gagasan. Kami tidak minta uang. Kami memberikan konsep dan gagasan untuk kemaslahatan umat. Tetapi hari ini pemerintah menutup diri,” pungkasnya. (Red/Dwi)
