Literasi Keberhasilan Kepemimpinan dalam Jakarta Menyala
Oleh: Ahmad Supena
Ada sejumlah pertanyaan yang pantas kita ajukan untuk mengukur atau menilai keberhasilan seorang, atau dua pasangan pemimpin daerah.
Misalnya: Apakah keberhasilan kepala daerah diukur dengan dipenuhinya janji-janji politiknya saat kampanye? Ataukah keberhasilan bisa saja diukur atau dinilai dari capaian lebih yang semula tidak dijanjikan dalam kampanye politik mereka?
Atau contoh lainnya, keberhasilan kepala daerah hanya bisa diukur dan dinilai setelah mereka menuntaskan masa jabatannya?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanya tersebut, kiranya layak untuk membaca buku yang ditulis seorang jurnalis terkait capaian dan perjalanan kepemimpinan Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno, sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
Meski buku tersebut berbicara tentang kepala daerah Jakarta, setidak-tidaknya bisa jadi cermin dalam konteks Banten.
Jakarta Menyala
Buku yang dimaksud berjudul Jakarta menyala, yang ditulis Frans Ekodhanto (terbit November 2025), yang di-kata pengantari langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Meski buku tersebut merupakan pandangan subjektif pribadi penulisnya sebagai seorang jurnalis, namun tetap ada analisis objektif dan keilmuan. Apalagi sebagai seorang jurnalis, tentu penulisnya memiliki bekal dan mengetahui dengan akrab bagaimana menulis yang cover both side dan bertanggung-jawab.
Tetap mengedepankan kesahihan dan menghindari kesemena-menaan perspektitf atau pun pendapat. Hal itu kiranya diakui sendiri oleh penulisnya lewat prolog buku tersebut:
“Buku yang sedang Anda pegang dan baca ini, merupakan catatan pribadi saya (penulis), tentang program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno selama seratus (100) hari memimpin. Cara saya (penulis) melihat masalah dan rumusan masalah serta kerja-kerja yang dilakukan pemimpin kota Jakarta dalam mengatasi pelbagai persoalan yang menyelimuti ini kota. Melihat dengan kacamata subjektif (perspektif pancaindra) dan objektif (analisis capaian/hasil).
Pengamatan tentang sejauh mana program unggulan itu dijalankan/dikerjakan selama 100 hari; terhitung sejak dilantik, yakni 20 Februari hingga 30 Mei 2025 dengan tetap menghitung tanggal merah dan hari libur (Halaman xi).
100 hari masa menjabat atau memimpi memang sebenarnya tidak mungkin menuntaskan seluruh janji politik kepala daerah yang ‘dijual’ saat kampanye, termasuk untuk memenuhi visi dan misi mereka secara utuh dan total.
Namun, setidak-tidaknya kita bisa melihat progress dan perubahan, baik yang berdampak langsung bagi masyarakat atau pun yang sifatnya memberikan sentuhan kemajuan lainnya, seperti pada aspek pelayanan, atau pun prospek ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat atau warga Jakarta.
Bila dilihat dari sudut kehidupan sehari-hari masyarakat atau warga, biasanya mereka mengukur atau menilai keberhasilan pemimpin mereka, ketika harga bahan pokok untuk hidup sehari-hari masih terjangkau oleh mereka atau tidak terganggunya daya beli masyarakat, karena ada penghasilan untuk penghidupan atau adanya pekerjaan dan hidupnya pasar ekonomi.
Bisa punya rumah yang layak dan atau pun tinggal di hunian yang sekiranya tidak membebani kantong mereka. Sebab, acapkali pendapatan masyarakat masih rendah sementara harga-harga kebutuhan hidup malah terus naik, bukannya turun.
Yang lainnya bisa diabsen, seperti ketika mereka bisa menyekolahkan dan mengkulliahkan anak-anak mereka, rendahnya kesenjangan, baiknya fasilitas umum seperti transportasi yang murah dan bisa juga dijangkau oleh mereka, dan masih ada sejumlah indikator lainnya yang bisa ditambahkan sendiri oleh para pembaca.
Beberapa poin ini juga yang menjadi perhatian si penulis buku karena termasuk atau tercakup dalam janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta:
“Persoalan kota Jakarta hingga ini waktu belum tertangani dengan maksimal. Mulai dari persoalan banjir, macet, bahkan mimpi untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau semakin sulit diwujudkan. Selain itu, harga sewa hunian atau rumah di Jakarta juga semakin tidak bersahabat dengan perekonomian warga.” (Halaman 1).
Apa yang dikemukakan itu memang senyatanya realitas kota dan kawasan metropolitan, seperti mahalnya harga sewa apartemen atau hunian bagi warga urban yang mencari pekerjaan dan peruntungan di Jakarta, atau pun bagi warga lokal Jakarta sendiri. Tak jarang, mereka yang datang ke Jakarta dari daerah-daerah lain memilih tinggal di kost-an atau kontrakan milik ‘pengusaha’ kontrakan.
Adanya kebutuhan dan permintaan hunian atau tempat tinggal bagi para pendatang itulah yang kemudian menghidupkan usaha penyediaan kost-an atau pun kontrakan, seperti bagi para mahasiswa/i dari daerah-daerah di luar Jakarta hingga dari luar Jawa.
Tentu masih ada masalah-masalah lain yang dihadapi Jakarta, di mana di bawah kepemimpinan Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno itu diniscayakan pula selaras dengan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita tentu perlu juga melihat sejauh mana kepaduan dan kolaborasi mereka dalam isu-isu dan program-program strategis, semisal penanganan banjir yang sampai saat ini memerlukan solusi dan pembenahan (pembangunan) insrastruktur yang super mahal agar Jakarta tidak tenggelam.
Yah katakanlah Jakarta membutuhkan kecerdasan dan kecerdikan seperti Belanda dalam mengatasi banjir dan ancaman air pasang dari laut.
Kira-kira itulah salah-satu mimpi yang memang harus diwujudkan, demi keberlangsungan atau keberlanjutan Jakarta sebagai pusat bisnis dan kawasan hunian yang nyaman sekaligus sehat bagi semua yang tinggal di situ.
Di halaman 14 lembar-lembar buku yang sedang kita bicarakan ini, si penulis buku mengemukakan pandangannya, atau katakanlah menyampaikan aspirasinya terkait masa kini dan masa depan Jakarta:
“Bagi saya (penulis), mungkin dan bisa jadi persoalan-persoalan yang mengakar dan menahun di Jakarta seperti banjir, macet, tatakota yang semrawut dan ruwet, hunian yang belum layak, fasilitas umum yang tidak terurus serta cenderung terabaikan, pelayanan yang belum maksimal, kesejahteraan yang masih belum merata, peluang untuk berkreativitas yang belum terbuka. Belum lagi mengenai kesempatan untuk bersekolah, berkuliah, dan bekerja serta berusaha yang masih menjadi milik segelintir orang, serta serba-serbi kehidupan lainnya yang serasa menjadi bom waktu.”
Beberapa persoalan yang belum teratasi itu sebagaimana yang diabsen penulis buku itu sesungguhnya adalah persoalan-persoalan klasik Jakarta, karena memang pada akhirnya penataan pembenahan Jakarta meniscayakan pembangunan kawasan secara cermat, terencana, dan matang, selain tentu saja, membutuhkan biaya yang super mahal.
Resiko membangun dan merawat kota metropolitan yang padat, ketika belum ada alternatif kota-kota besar lainnya di Indonesia yang sepadan dengan Jakarta untuk menyedot urbanisasi yang massif, dan memintal roda ekonomi warga atau para penghuninya.
Buku itu memang pada akhirnya bisa kita baca sebagai suara aspirasi warga Jakarta sendiri, terutama yang dari kalangan urban atau pendatang, dan toh mayoritas penduduk Jakarta adalah pendatang. Hanya kebetulan, si warga yang menulis buku itu adalah seorang jurnalis dan penulis sastra, khususnya penulis puisi, yang hijrah ke Jakarta dari Bandung untuk mengubah nasib dan peruntungan hidup dengan menjadi pekerja tinta, dan menitipkan harapan agar tersedianya kesempatan penghidupan yang lebih baik kepada para pemimpin kota itu sembari menyitir ungkapan filsuf dan pujangga Jerman, Friedrich Wilhelm Nietzsche:
“Pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menginspirasi perubahan, bukan sekadar mempertahankan status quo” (Halaman 22). Lalu si penulis melanjutkan: “Friedrich Nietzsche telah mengingatkan kita. Terutama para pemimpin. Siapa pun itu. Bahwa, kalau-kalau apa yang dikatakan atau dijanjikan tidak ditepati alias berbohong, rakyat tidak akan sedih. Tapi sejak saat itu, rakyat tidak akan pernah percaya lagi.
Dan pada kondisi ini, yang rugi sesungguhnya adalah pemimpin itu sendiri. Karena tidak hanya mematahkan harapan, tapi juga menghilangkan rasa percaya dari orang-orang yang dipimpinnya.
Dengan kata lain, kerugian terbesar dari kebohongan adalah kebohongan itu sendiri. Karena kebohongan itu telah mematahkan kepercayaan yang sebelumnya dibangun. Sejak kebohongan itu digagas dan dijalankan, maka sejak saat itu, pengalaman akan mempertegas rasa dari sebuah hubungan yang pernah ada.” (Halaman 28-29).
Krisis Kepercayaan Publik
Apa yang disuarakan si penulis buku yang sedang kita bahas ini, sesungguhnya suara kejujuran yang sangat layak didengar oleh para pemimpin dan para politisi di negeri ini. Apalagi saat ini mereka tengah mengalami krisis kepercayaan publik.
Begitu pula krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penting di Indonesia, yang tak bisa dianggap remeh atau dianggap angin lalu saja. Dan sebelum mengakhiri tulisan singkat ini, kiranya perlu pula kita simak suara dan aspirasi si penulis buku itu tentang pentingnya memahami spirit pendidikan yang sejati agar kita insyafi:
“Ketika manusia dipandang sebagai sumber daya, maka seluruh program kita adalah untuk menyuplai pasar. Tapi kita mendidik manusia menjadi manusia hebat. Dengan kata lain, kalau tujuan dari pendidikan adalah untuk bekerja, maka orientasi dari cita-cita luhur bangsa ini akan bergeser…Ki Hadjar Dewantara menyebutnya pendidikan bukan sekadar memberi dan menerima ilmu pengetahuan, tapi upaya memerdekan manusia lahir dan batin…” (Halaman 72-73).
Semoga buku yang ditulis Frans Ekodhanto itu bisa mencerahkan dan menginspirasi para pembacanya, terutama untuk para pejabat dan para politisi yang tengah menghadapi krisis kepercayaan publik. Terima kasih!
Kota Serang, 27 Januari 2026
Penulis adalah Ketua Jurusan PBI FKIP Untirta
