BagusNews.Co – Wacana Provinsi Banten menjadi tuan rumah bersama dengen Provinsi Lampung pada Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-23 Tahun 2032 terus menunjukkan perkembangan signifikan, bahkan telah melakukan pendaftaran langsung kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat beberapa waktu lalu.
Akademisi Pendidikan Olahraga yang berkonsentrasi di Sport Policy, Edit Tirna menilai, jika Provinsi Banten menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) memiliki potensi transformasi besar. Tidak hanya dalam bidang olahraga tetapi juga pembangunan daerah secara menyeluruh. Bahkan mampu menguatkan identitas Banten sebagai salah satu pusat sport tourism di Indonesia kedepannya.
“Tentunya dengan event nasional tersebut akan memberikan efek berganda (multiplier effect), mulai dapat dirasakan oleh sektor UMKM, transportasi, hingga pariwisata yang akan mengalami lonjakan aktivitas selama dan setelah penyelenggaraan,” ungkap Edit Tirna.
Selanjutnya, kata Edit Tirna, dari sisi prestasi, pelaksanaan PON dapat menjadi momentum kebangkitan olahraga Banten. Sehingga hal tersebut harus dapat dijawab oleh pemerintah terutama dalam peningkatan pembinaan atlet sejak dini.
“Artinya, dampak ke depan tidak hanya berhenti pada sukses penyelenggaraan, tetapi juga pada peningkatan kualitas atlet daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional,” katanya.
Dikatakannya, bila dikelola dengan baik, legacy PON bisa menciptakan sistem pembinaan berkelanjutan yang menjadi fondasi prestasi jangka panjang. Namun, untuk mencapai itu semua, pendekatan sport management harus dirancang secara profesional dan modern.
“Pengelolaan event harus berbasis pada perencanaan strategis, manajemen risiko, serta pemanfaatan teknologi digital dalam operasional. Transparansi anggaran, efisiensi penggunaan venue, serta pengelolaan sumber daya manusia (relawan, panitia, hingga tenaga teknis) menjadi kunci utama,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun atau digunakan memiliki konsep post-event utilization, sehingga tidak menjadi venue mati setelah PON selesai.
“Dari perspektif sport policy, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ini mencakup regulasi tentang pembinaan atlet, dukungan anggaran jangka panjang, serta kolaborasi dengan sektor swasta,” jelasnya.
Lebih lanjut, Akadamisi Universitas Bina Bangsa itu juga menuturkan hal tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan KONI harus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat parsial. Selain itu, kebijakan juga harus mengarah pada inklusivitas, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari penyelenggaraan PON.
“Dari sisi geografis dan sosial budaya, Banten memiliki keunggulan strategis sebagai daerah penyangga ibu kota dengan keragaman budaya yang kuat. Ini menjadi peluang untuk menampilkan identitas lokal dalam setiap aspek penyelenggaraan, mulai dari seremoni pembukaan hingga konsep sport tourism,” katanya.
Alumni FPOK Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu juga menilai pendekatan berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap event PON, sekaligus memperkuat citra Banten di mata nasional.
Dikatakannya, dengan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif dan meriah selama penyelenggaraan sangat penting. Sehingga kesuksesan PON di Banten nantinya tidak hanya diukur dari kelancaran acara, tetapi dari warisan jangka panjang yang ditinggalkan. Dengan manajemen yang profesional.
“Jika semua elemen berjalan selaras, maka PON bukan hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga tonggak sejarah baru bagi kemajuan Banten di masa depan,” pungkasnya.(Red/Dede)
