BagusNews.Co – Besaran tunjangan dan fasilitas pimpinan DPRD Kabupaten Serang menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis. Salah satu yang vokal mengkritik adalah aktivis Serang Selatan, Ibrahim Aryadillah alias Baim.
Menurutnya, besaran tunjangan dan fasilitas pimpinan DPRD yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2024 dinilai tidak mencerminkan empati terhadap kondisi masyarakat yang masih terbebani berbagai persoalan ekonomi.
Adapun rincian penghasilan tersebut meliputi uang representasi atau gaji pokok sebesar Rp2.100.000 yang setara dengan gaji bupati, uang paket Rp210.000, serta tunjangan sebesar Rp3.045.000.
Selain itu, pimpinan DPRD juga menerima tunjangan perumahan sebesar Rp31.764.706 dan tunjangan transportasi Rp28.750.000. Sementara dana operasional tercatat mencapai Rp12.600.000 per bulan.
“Rakyat lagi susah, tapi pejabatnya hidup nyaman dengan fasilitas berlapis. Ini bukan sekadar ironi, ini sudah keterlaluan,” ujar Baim dalam keterangannya, Rabu, 15 April 2026.
Ia juga menanggapi pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, yang menyebut pemberian tunjangan tersebut merupakan kewenangan bupati melalui Peraturan Bupati (Perbup). Menurutnya, pernyataan tersebut terkesan sebagai bentuk lempar tanggung jawab.
“Kalau bilang itu Perbup, jangan setengah-setengah. Itu produk bupati lama. Jangan sekarang seolah-olah dilempar ke bupati yang sedang bekerja,” tegasnya.
Baim menilai sikap DPRD tidak konsisten. Di satu sisi kerap mengkritik kebijakan eksekutif, namun di sisi lain tetap menikmati kebijakan lama yang dinilai menguntungkan mereka sendiri.
“Kalau berani kritik, harusnya juga berani koreksi diri. Jangan hanya galak ke eksekutif, tapi nyaman dengan fasilitas sendiri,” katanya.
Lebih jauh, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Serang untuk segera meninjau ulang Perbup yang mengatur tunjangan DPRD karena dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
“Kalau aturan itu memberatkan rakyat dan menguntungkan pejabat, ya harus direvisi. Jangan dipertahankan hanya karena menguntungkan segelintir orang,” ujarnya.
Menurut Baim, kondisi tersebut mencerminkan adanya krisis empati di tubuh legislatif Kabupaten Serang yang dinilai semakin jauh dari realitas masyarakat.
“DPRD hari ini seperti hidup di dua dunia. Di atas kertas bicara rakyat, tapi di lapangan rakyat tidak mereka rasakan,” sindirnya.
Ia pun menutup dengan kritik keras terhadap para wakil rakyat.
“Jangan jadikan jabatan sebagai tempat menikmati fasilitas, tapi lupa kewajiban. Kalau cuma pintar menyalahkan tapi tidak berani memperbaiki, itu bukan wakil rakyat, itu beban rakyat,” pungkasnya. (Red/ Roy)
