BagusNews.Co – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan dalam persentase realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 masuk dalam katagori cukup baik, bahkan berdasarkan rangking Provinsi se-Indonesia, Provinsi Banten berada pada tiga besar.
Hal itu disampaikan Al Muktabar seusai mengikuti Rapat Evaluasi Pimpinan mengenai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten TA 2022, di ruang rapat Inspektorat Provinsi Banten, Senin (4/7/2022).
“Tentu dari data yang ada pertama aspek pendapatan kita masih cukup baik kalau berdasarkan rangking Indonesia itu kita masih bergerak di lima besar atau lebih tepatnya di tiga besar, begitu juga dari pembelanjaan kita,” ungkap Al Muktabar.
Al Muktabar juga menyampaikan meski saat ini pendapatan dan belanja Provinsi Banten dari parameter makro sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang akan pihaknya konsentrasikan, terutama dalam memacu pendapatan. Salah satunya yang akan dioptimalkan mengenai retribusi air baku permukaan.
“Banyak pengusaha kita yang sebenarnya ingin berkontribusi dalam kewajiban kepada hak konstitusi untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan dari kewajiban seperti itu, dan itu akan kita terus giatkan, langkah-langkah telah kita susun dan siapkan,” katanya.
Menurutnya, bila keadaan ekonomi di Provinsi Banten dapat terus membaik, maka proses perputaran ekonomi di masyarakat juga akan meningkat. Sehingga dari hal tersebut juga dapat mendorong pendapatan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.
“Kemudian situasi itu terdukung keadaan pandemi yang cukup terkendali meskipun datanya agak meningkat, mudah-mudahan dari keadaan itu agenda ekonomi berjalan dengan baik dan kita juga akan menjadi normal baik itu pendapatan maupun pengeluaran (belanja) kita,” imbuhnya.
Sedangkan terkait penggunaan APBD untuk belanja produk dalam negeri, ujar Al Muktabar, saat ini Pemerintah Provinsi Banten terus berkonsentrasi, dan terlihat dalam perjalanan teknisnya telah sesuai, serta memperlihatkan progres yang baik. Hal itu terbukti dari hasil audit BPKP.
“Dengan demikian skema kerja yang mengoptimalkan produksi dalam negeri sudah berjalan, namun demikian masih beberapa hal yang dapat kita tingkatkan maka akan kita tingkatkan,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pj Sekda Provinsi Banten M Tranggono, Asda II Setda Provinsi Banten Muhammad Yusuf, serta seluruh Eselon II atau Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Diketahui sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 secara daring, Senin (20/6). Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni merinci realisasi pendapatan maupun belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022.
“Untuk realisasi pendapatan (Provinsi tertinggi), Provinsi Bangka Belitung yang tertinggi, yakni sebesar 44,69 persen disusul Banten 41,43 persen, Sumatera Barat 39,71 persen, Sumatera Utara 38,39 persen, dan Jawa Barat 38,35 persen,” terangnya.
Di lain sisi, Fatoni juga menjelaskan capaian realisasi belanja secara nasional hingga 18 Juni 2022 masih berada di angka 21,43 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2020 di bulan yang sama sebesar 20,58 persen, dan lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 23,80 persen.
“Ini perlu jadi perhatian kita untuk terus dimaksimalkan, sehingga dari bulan ke bulan bisa lebih tinggi lagi,” kata Fatoni.
Sedangkan rata-rata nasional realisasi belanja di tingkat provinsi per 31 Mei 2022 sebesar 23,96 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding 2020, meski lebih rendah dari tahun 2021.
“Untuk realisasi belanja yang tertinggi dari sisi provinsi dan melampaui rata-rata provinsi adalah Jawa Barat, Bengkulu, Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Provinsi Riau,” urai Fatoni.
