BagusNews.Co – Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), arahan tersebut disampaikan dalam Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menekankan dalam penggunaan produk dalam negeri salah satu tujuannya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
“Kalau ada yang masih beli baik BUMN, BUMD, Kabupaten, Kota, Provinsi, Kementerian /Lembaga masih coba-coba beli produk impor dari uang APBD, APBN tolong dirumuskan sanksinya agar kita bekerja dengan reward dan punishment,” tegasnya saat membuka BM P3DN.
“Inilah yang selalu saya ingatkan. Saya awal kaget buka banyak sekali pembelian produk impor kita, padahal sumbernya pembelian itu uang APBN,” ungkapnya.
Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa sebenarnya Indonesia telah melakukan kebijakan pembelian produk dalam negeri sejak tahun 2022. Dimana hal itu diawali dengan 50 ribu menjadi 3,4 juta produk Indonesia yang sudah masuk e-katalog. Yang diharapkan bisa dibeli oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
“Saya hanya titip produk dalam negeri sudah masuk ke e-katalog jangan dibiarkan saja tolong dibeli,” tegas Jokowi.
Jokowi juga menyetujui usulan dari Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bahwa 95 % anggaran dibelikan untuk barang dan jasa yang memprioritaskan produk dalam negeri.
“Kalo ini bisa kita lakukan kepada industri UMKM kita semua akan menjadi induk dan berkembang. Jangan jauh-jauh cari Investor. Kalo ini bisa berjalan investor itu bagus juga sebagai bonus dalam negeri kita,” ungkap Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menjelaskan kunci dari menekan produk impor merupakan sebuah implementasi dari kedisiplinan dan merealisasikan dari apa yang sudah bolak balik dibahas.
“Ini adalah kegiatan yang membicarakan produk dalam negeri yang ke empat, dan saya selalu hadir karena saya lihat ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2022, target yang dicapai oleh Pemprov Banten sebesar 79,15 %. Pemprov Banten terus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan target Nasional baik melalui sertifikasi produk para pelaku usaha di e-Katalog Lokal. (Red/Dede)
