BagusNews.Co – Komisi V DPRD Banten dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, untuk memastikan proses rekrutmen pegawai RSUD Labuan dan RSUD Cilograng bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Menurut Sekretaris Komisi V Dede Rohana, hingga akhir November 2023 pihaknya belum mendapatkan informasi terkait rencana rekrutmen pegawai di dua rumah sakit baru milik Pemprov Banten tersebut.
“RSUD Labuan dan RSUD Cilograng ditargetkan rampung akhir tahun 2023, sehingga awal 2024 sudah bisa beroperasi. Namun kami belum mendapatkan laporan dari Dinkes terkait SDM yang dipersiapkan sesuai kebutuhan,” kata Dede saat diskusi akhir tahun di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Plaza Aspirasi, KP3B, Kota Serang, Rabu, 29 November 2023.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini melanjutkan, sebelum kedua rumah sakit milik Pemprov Banten ini beroperasi, Dinkes Banten harus mendapatkan izin operasional terlebih dahulu.
“Harus diusulkan dulu Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) ke Kemendagri baru mendapatkan izin operasional. Sementara Dinkes Banten harus segera melakukan rekrutmen tenaga fungsional dan pegawai non-ASN,” bebernya.
Alih-alih mendapatkan informasi terkait pelaksanaan rekrutmen pegawai, Dede mengaku mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa banyak oknum atau calo yang memanfaatkan keberadaan RSUD Labuan dan RSUD Cilograng.
“Padahal rekrutmen pegawai belum resmi dibuka, tapi banyak warga yang diiming-imingi pihak yang tidak bertanggung jawab atau calo yang mengaku bisa memasukan orang menjadi pegawai RSUD milik Pemprov Banten ini, asalkan membayar Rp30 hingga Rp40 juta. Masyarakat harus hati-hati jangan mau terperdaya,” tegasnya.
Agar tidak ada warga Banten yang menjadi korban penipuan, Dede mengaku akan segera mengusulkan ke pimpinan Komisi V untuk segera memanggil Kepala Dinkes Banten.
“Kita harus pastikan kapan rekrutmen pegawai dilakukan oleh Dinkes Banten, ini untuk mencegah adanya praktek percaloan. Saya juga mendorong agar rekrutmen pegawai RSUD Labuan dan RSUD Cilograng dilakukan secara terbuka,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar memastikan RSUD Labuan segera beroperasi melayani masyarakat. Sehingga akses dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Labuan dan sekitarnya meningkat.
Hal itu dikatakan Al Muktabar saat meninjau fasilitas dan peralatan medis RSUD Labuan, Sabtu, 25 November 2023.
Sementara itu, Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, saat ini proses yang dilakukan yakni usulan susuan organisasinya ke Kemendagri. Dimana hasil usulan itu akan menjadi salah satu syarat untuk izin operasional Rumah Sakit.
“Sambil menunggu itu, kita melakukan rekrutmen tenaga fungsional. Kita latih dengan alat-alat yang sudah ada Sehingga nanti mereka bisa terbiasa dengan alat-alat itu, dan sekaligus mengurus Surat Ijin Peraktek (SIP) Para tenaga fungsional” kata Ati.
Ati menargetkan awal tahun 2024 nanti RSUD Labuan dan RSUD Cilograng sudah bisa beroperasi melayani masyarakat dengan berbagai fasilitas yang ada seperti 149 Tempat Tidur (TT) yang terdiri dari kelas 3 ada 60 TT, kelas 2 ada 48 TT dan kelas 1 ada 16 TT.
Sedangkan fasilitas lainnya poli ada 15 jenis polialistik untuk rawat jalan, 3 ruang OK, lalu ruang Intensif sebanyak 15 TT terdiri dari 9 ICU, 3 PICU dan 3 NICU dimana sesuai aturan itu 10 persen dari jumlah TT atau kurang lebih 15 TT, “ada ruang radiologi yang ditambah dengan CT Scan di tahun 2024, Kemudian ruang laboratorium, ruang Gizi, CSSD, LAUNDRI, IPSRS, pemulasaran jenazah dan IGD.
“Semuanya komplit. Bahkan dokter spesialis juga kita tambah, yang seharusnya ada 4 untuk RS tipe C, kita tambah menjadi 15 dokter spesialis,” ujarnya. (Red/Dede)
