BagusNews.Co – Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar Seminar Nasional bertema Demokrasi di Ujung Tanduk, kegiatan tersebut diselenggarakan bersama dengan Wanustara Institut di Aula Lt.1 Gedung Fisip UIN Bandung, Jumat 15 Desember 2023.
Dalam Seminar tersebut hadir Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ahmad Ali Nurdin, Bambang Supriyono, MS. Moh. Dulkiah, Ketua Dema Fisip Farid Nurul Mubarok, Direktur Wanustara Institut Anas Bukhori dan ratusan mahasiswa.
Selain itu, hadir juga pembicara dalam Seminar Demokrasi yakni Airlangga, Hasan Mustafa dan Muzakky Ahmad Hatamy.
Direktur Wanustara Institut Anas Bukhori mengatakan problematika demokrasi saat ini tidak selesai hanya mengkaji fenomenanya, melainkan juga kontekstualisasi konsep demokrasi indonesia dengan dasar kesekarangan.
“Kesekarangan yang dimaksud ialag tetap mengulas tuntas masalalu, saat ini dan kedepannya” ungkapnya.
Selain itu, Anas Bukhori juga menyebut mahasiswa hari ini perlu menjadi lokomotif perubahan sosial, bukan sebatas menjadi agen saja.
“Barisan lokomotif of change yang dimaksud adalah bagian menjaga demokrasi yang utuh sesuai konsensus, bukan berkomplot dan merusak demokrasi yang sudah terbangun, itulah mahasiswa yang memiliki nilai luhur,” imbuhnya.
Sementara dalam sesi Seminar, beberapa argumen menarik diulas, Diantaranya yang disampaikan Hasan Mustopa, Ketua Jurisan Ilmu Politik FISIP UIN Bandung membicarakan bagaimana degradasi demokrasi indonesia terjadi.
Menurutnya bahwa degradasi demokrasi terjadi bukan dengan kudeta militer seperti masa lalu, melainkan penurunan demokrasi terjadi karena menggunakan konstitusi.
“Degradasi demokrasi terjadi bukan dengan kudeta militer misalnya seperti masa lalu, melainkan penurunan demokrasi terjadi menggunakan konstitusi tetapi dengan cara cara legal misalnya pemilih suaranya tetap tapi hakikat demokrasinya tercerabut” ujarnya.
Sedangkan pembicara lain, Airlangga Pribadi Kusman membicarakan bagaimana munculnya politik tirani yang saat ini menjadi fenomena baru menjelang Pilpres 2024.
“Ancaman politik tirani, isu-isu terkait bagaimana misalnya dengan secara vulgar ditetapkan si orang dalam tampil dihadapan kita, terkait juga dengan pengabaian isu pelanggaran Hak asasi Manusia hal itu berjalan seiring yang ditampilkan dengan riang gembira, ngeri gak itu” tuturnya.
“Joget joget bersanding dengan pengingkaran terhadap etika politik, itu satu yang ironis, ibaratnya kapal besar kita bernama Republik Indonesia dengan benderanya merah putih mau diganti kerajaan republik dan itu dilakukan dengan senda gurau,” sambungnya.
