BagusNews.Co – Komisi I DPRD Pandeglang mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang.
Kedatangan para wakil rakyat tersebut untuk menanyakan kejelasan nasib honorer dan peluang menjadi pegawai pemerintah.
Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Syamsudin Aliandono menyampaikan bahwa kegiatannya dalam rangka menanyakam kejelasan nasib para honorer dan kebutuhan pegawai dilingkungan Pemkab Pandeglang.
Terlebih, akan banyak kekosongan jabatan karena ditinggal pensiun oleh pejabat terkait. Seperti yang terjadi ditahun 2025 ini, ada kekosongan jabatan sejak 2024 dan terbentur oleh aturan Pemerintah Pusat yang melarang adanya perombakan pegawai selama enam bulan sebelum dan setelah pelantikan kepala daerah.
“Banyaknya jabatan yang kosong, roda pemerintahan kurang optimal. Kami berharap segera ada usulan penempatan jabatan strategis yang bersifat pelayanan, kemudian kekosongan jabatan kepala sekolah juga,” kata Syamsudin, Jumat, 23 Mei 2025.
Syamsudin melanjutkan, berdasarkan informasi yang diberikan, ada sebanyak 4.858 honorer yang mendaftar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan berebut 500 formasi. Dari jumlah itu, ada sebanyak 900 peserta yang tidak mengikuti seleksi.
“Kami juga ingin agar bisa ada kejelasan mengenai P3K paruh waktu yang tidak lolos seleksi, karena sampai saat ini belum ada juklak dan juknisnya,” katanya.
Masih dikatakan Syamsudin, pihaknya akan terus memperjuangkan kejelasan nasib para honorer dan kebutuhan pegawai dilingkungan Pemkab Pandeglang. “Kami akan terus perjuangkan nasib pegawai honorer kita, supaya kesejahterannya bisa meningkat,” katanya.
Wakil Ketua III DPRD Pandeglang MM Fuhaira Amin menyampaikan pada BPSDM, agar segera mengusulkan ke Kemendagri agar bisa mengisi jabatan kosong, khususnya jabatan strategis yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Jabatan eselon 2 dan 4, ada dua kosong dan ada yang akan mendekati pensiun. Hal ini harus disikapi cepat agar pelayanan administrasi kependudukan tidak terhambat, selain itu kami juga soroti banyaknya jabatan kepala sekolah yang kosong agar segera di isi, karena khawatir tujuan organisasi akan kurang optimal dicapainya,” bebernya. (Red/Dede)
