Home / Nasional

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:43 WIB

Harga Kelapa Anjlok, Petani Kubu Raya Minta Pemerintah Bangun Industri Nasional

Para petani dari Desa Seruat II, Desa Seruat III dan Mengkalang Buntung yang tergabung ke dalam Serikat Tani Kubu Raya (STKR) mengadakan rapat akbar l Dok. Istimewa

Para petani dari Desa Seruat II, Desa Seruat III dan Mengkalang Buntung yang tergabung ke dalam Serikat Tani Kubu Raya (STKR) mengadakan rapat akbar l Dok. Istimewa

BagusNews.Co – Sebanyak 115 petani kelapa dari Desa Seruat II, Desa Seruat III, dan Mengkalang Buntung yang tergabung dalam Serikat Tani Kubu Raya (STKR) menggelar rapat akbar di Desa Seruat II, Minggu, 12 Juli 2026. Pertemuan yang mengusung tema ‘Petani Menuntut Perbaikan Harga dan Perlindungan Hasil Pertanian’ ini menjadi wadah keresahan warga akibat anjloknya harga komoditas kelapa yang membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Saat ini, harga kelapa lokal (jambul) hanya dihargai Rp1.900 hingga Rp2.100 per kilogram, sementara kopra berada di angka Rp8.000 per kilogram. Menurut para petani kelapa, kondisi ini diperburuk dengan adanya pembatasan penjualan dari pengusaha ke pengepul besar, yang menyebabkan hasil panen menumpuk dan membusuk di tingkat petani.

Ketua AGRA Kalimantan Barat Raden Deden Fajarullah menilai, ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah di tengah ketidakpastian ekonomi global menjadi penyebab utama.

“Imperialisme sedang mengalami krisis, membuat ketidakpastian perdagangan, termasuk membatasi ekspor-impor, dampaknya pengetatan oleh pemerintah. Negara kita tidak memiliki kemandirian untuk menciptakan industri nasional, bergantung pada ekspor. Ketika harga dunia tidak pasti, langsung berdampak ke petani kita, termasuk membebankan pajak yang sangat tinggi kepada rakyat,” jelas Raden dalam rilis yang diterima BagusNews.Co, Rabu 15 Juli 2026.

Baca Juga :  Pemkot Serang Alihkan Pasar Jedogan ke Pasar Kepandean

Raden menambahkan, kelapa memiliki potensi nilai tambah yang besar jika dikelola menjadi produk turunan. Namun, absennya kebijakan industri nasional membuat petani hanya bisa mengandalkan pasar lokal tanpa perlindungan harga minimum.

“Bagaimana mau mendapatkan jaminan dari pemerintah, kelapa yang sebenarnya dapat diolah menjadi banyak produk turunan saja tidak pernah dilirik oleh pemerintah dengan mendirikan industri nasional, selama ini hanya mengandalkan pasar lokal dan dalam negeri melalui industri swasta tanpa pengaturan harga minimum, ditambah lagi orientasi ekspor,” tegasnya.

Dari sisi kemanusiaan, krisis ekonomi ini menciptakan dilema bagi petani di tingkat akar rumput. Ketua STKR Jumadi mengungkapkan, petani terjepit antara kenaikan biaya operasional dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Pertemuan ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh petani kelapa, karena petani kelapa sangat kesulitan dengan harga saat ini, belum lagi harus dipotong dengan upah pemanen hingga upah belah, ditambah harga kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan,” ujar Jumadi.

Baca Juga :  Wabup Pandeglang Dorong Akselerasi Koperasi Merah Putih di Banten

Senada dengan itu, perwakilan petani dari AGRA Kalbar Abdul Majed menyoroti kerumitan hubungan antara petani dan pekerja. “Jelas yang mendapatkan kerugian paling besar adalah petani, karena kelapa dengan harga saat ini membuat negosiasi dengan pekerja kelapa menjadi masalah, di satu sisi pekerja mau menaikan upahnya karena naiknya harga kebutuhan pokok, di satu sisi petani kelapa mengalami penurunan harga sehingga menciptakan kesulitan bagi petani,” jelas Majed.

M. Yunus, Kepala Desa Seruat II yang juga seorang petani kelapa, turut memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan warganya. “Mayoritas masyarakat kami adalah petani kelapa, termasuk saya juga sebagai petani kelapa. Harga anjlok saat ini, saya merasakan seperti yang dirasakan petani lainnya. Pertemuan ini saya mendukung dan akan mengajak masyarakat saya untuk terlibat bersama-sama. Dengan mengucapkan bismillahirohmannirohim acara rapat akbar resmi dibuka,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, petani menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah, yakni penetapan harga minimum kelapa, pembangunan industri nasional pengolahan kelapa, jaminan stabilitas harga kebutuhan pokok, subsidi sarana produksi, serta perwujudan reforma agraria sejati. (Red)

Share :

Baca Juga

Daerah

Al Muktabar Kembali Ditugaskan Menjadi Pj Gubernur Banten
PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Sekretariat Presiden mengoperasikan SPKLU di Istana Kepresidenan Bogor guna mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik.

Nasional

Dukung Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik, SPKLU Kini Ada di Istana Kepresidenan Bogor

Hukum

Polemik Dualisme PBNU, KH Matin Syarkowi Soroti Pentingnya Islah dan Kesadaran Kolektif

Nasional

Al Muktabar Turut Lepas Kunker Wapres Ma’ruf Amin ke Abu Dhabi

Nasional

Kemendagri Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2022 kepada BPK, Termasuk Laporan Hibah Rp155 Miliar

Daerah

Diskon Listrik Berlaku Hingga Februari 2025, PLN: Beli Token Bisa Sepanjang Bulan

Daerah

Bedah Buku Babad Alas Karya Wamendagri Bima Arya di Kota Cilegon

Daerah

Gerindra Super Optimis Prabowo Menang di Provinsi Banten