BagusNews.Co – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Banten perlu terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Dimyati saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Penyampaian Pendapat Gubernur terhadap Penjelasan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis, 2 Juli 2026.
Dimyati mengatakan, hingga saat ini peran BUMD Provinsi Banten belum optimal dalam menopang pendapatan daerah. Ke depan, BUMD harus dikelola secara lebih profesional, produktif, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah bagi daerah.
“Kita punya BUMD. Saat saya dengan Pak Andra Soni memimpin Banten, kok tidak ada yang bisa diharapkan dari BUMD kita. Beda dengan BUMD yang ada di Jakarta dan beda dengan BUMD di Kabupaten Tangerang dari parkir saja untung, bayangkan,” ungkap Dimyati.
Menurut Dimyati, tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Banten menuntut seluruh potensi sumber pendapatan daerah dapat dioptimalkan, termasuk melalui peningkatan kinerja BUMD.
Selanjutnya, Dimyati menjelaskan, ketergantungan terhadap sumber pendapatan konvensional seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) perlu diimbangi dengan penguatan sumber-sumber pendapatan lainnya agar struktur fiskal daerah menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.
Selain itu, Dimyati juga menyoroti potensi ekonomi Banten yang dinilai masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.
“Kita banyak pabrik, tetapi NPWP-nya di Jakarta. Kita juga memiliki jumlah kendaraan yang besar, namun ke depan kendaraan listrik akan semakin berkembang. Karena itu, kita harus mulai memikirkan strategi baru dalam meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.
Dimyati berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki kesamaan visi dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah, sehingga setiap kebijakan dan anggaran yang dijalankan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(Red/Dede)
