BagusNews.Co – Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang gubernur, bupati/wali kota dan ASN menggelar kegiatan buka puasa bersama viral. Mendagri M Tito Karnavian langsung menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk memperbanyak pemberian bantuan sosial (bansos) di bulan Ramadan sebagai kegiatan pengganti bukber.
Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 27 Maret 2022.
“Surat Edaran yang akan saya keluarkan kepada rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, pertama adalah memperbanyak bansos. Ini draft-nya sebentar lagi akan kita sampaikan hari ini, memperbanyak kegiatan bansos, pemberian bansos, baik tunai maupun non-tunai, sembako misalnya, dari pos anggaran bansos, ini genjot di bulan ini,” kata Tito dalam rilis Puspen Kemendagri yang diterima BagusNews.Co.
Menurut Tito, pemberian bansos sangat penting, khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu, rentan, dan mengalami kesusahan. Selain itu, pemberian bansos juga dinilai akan memperkuat daya beli masyarakat dibandingkan mengundang mereka bukber di kantor pemerintahan.
“Kalau diberikan uang tunai ya otomatis daya belinya akan tinggi, diberikan sembako ketahanan pangannya akan kuat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Tito mengatakan, pemberian bansos juga akan memperkuat upaya pengendalian inflasi karena masyarakat dibantu dalam hal pangan dan keuangan. Selain itu, hal ini juga dapat membangun simpati publik dan apresiasi dari masyarakat.
Tak hanya itu, Tito juga mendorong pelaksanaan kegiatan sosial bersama dengan anak-anak yatim, para kaum duafa, dan masyarakat yang tidak mampu di tempat mereka tinggal. Pihaknya mencontohkan seperti melakukan buka bersama di area pinggir kali bersama ratusan masyarakat.
“Bersama para masyarakat yang tidak mampu di pinggir kali, setelah itu bagikan bansos kepada mereka. Nah, itu akan sangat menyentuh dan ini kalau semua bergerak, para gubernur turun, para bupati/wali kota turun, camat turun, kepala desa, tentu masyarakat akan lebih terbantu,” pungkasnya. (Red/Dwi)
