BagusNews.Co – Desakan mahasiswa agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa Bupati Pandeglang Irna Narulita, tidak hanya dilakukan di Kabupaten Pandeglang, namun juga disuarakan hingga ke Jakarta.
Hari ini, seratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pandeglang, mendatangi gedung KPK untuk menyampaikan aspirasinya, terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Bupati Pandeglang yang dinilai tak wajar.
Ketua PKC PMII Banten Samsul Hadi mengungkapkan, demonstrasi yang dilakukan kader PMII Pandeglang di KPK merupakan aksi unjukrasa PMII yang ke empat terkait dugaan kejanggalan LHKPN Bupati Pandeglang.
“Hari ini kami berangkatkan dua bus atau 100 kader PMII Pandeglang ke KPK, untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa terkait harta kekayaan Bupati Pandeglang yang diduga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” kata Samsul kepada BagusNews.Co, Kamis petang, 25 Mei 2023.
Samsul melanjutkan, sejak awal Mei 2023 mahasiswa yang tergabung dalam PMII Pandeglang sudah tiga kali turun ke jalan menuntut KPK segera memanggil Bupati Pandeglang, namun hingga akhir Mei belum juga dilakukan.
“Makanya kami hari ini datang langsung ke Jakarta, untuk menyampaikan tuntutan mahasiswa. KPK harus turun tangan agar persoalan harta kekayaan Bupati Pandeglang terang-benderang. Sebab kami menduga banyak harta kekayaan milik orang nomor satu di Pandeglang justru tidak dilaporkan dan sengaja disembunyikan,” tegasnya.
Dalam rilis aksi PMII Pandeglang, setibanya di Gedung KPK, mahasiswa langsung melakukan orasi dengan membawa spanduk bertuliskan “PC PMII Pandeglang Mendesak KPK Segera Panggil Bupati Pandeglang.”
Seratusan mahasiswa Pandeglang tersebut menggelar aksi damai di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis siang, 25 Mei 2023.
“KPK jangan menutup mata, kalau Bupati Pandeglang tidak dipanggil itu artinya KPK takut pada Dinasti Kekuasaan di Kabupaten Pandeglang,” kata salah satu kader PMII Pandeglang dalam orasinya.
Hendri, juru bicara PMII Pandeglang dalam aksinya kembali menuntut KPK untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pandeglang, agar orang nomor satu di Pandeglang segera diperiksa terkait harta kekayaannya yang diduga tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam LHKPN.
“Kami menuntut KPK segera turun tangan untuk mengaudit harta kekayaan Bupati Pandeglang,” katanya.
Ia menambahkan, banyak kejanggalan dalam LHKPN Bupati Pandeglang, sehingga patut diduga ada upaya pembohongan publik.
“Dalam LHKPN harta kekayaan Bupati Pandeglang yang dilaporkan tidak masuk akal. Makanya kami mendesak KPK segera melakukan pemeriksaan dan melakukan audit bersama PPATK,” tutur Hendri. (Red/Dwi)
